Ikatan Ahli Perencanaan : Hampir Semua Kota Belum Layak Buat Anak-anak

RM.id  Rakyat Merdeka - Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) menilai hampir seluruh Kota di Indonesia, tata ruangnya (fasilitas umum) tidak layak buat tumbuh kembang anak.

Ketua IAP DKI, Dhani Muttaqin, mengatakan, sampai dengan tahun 2019, 247 Kabupaten/Kota di Indonesia telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak meskipun baru 3 kota (Surakarta, Surabaya dan Denpasar) yang berhasil mendapatkan Predikat Utama.

Sementara 244 lainnya masih masuk kedalam Predikat Pratama, Madya dan Nindya. "Ini menunjukan bahwa mayoritas kota di Indonesia masih belum layak anak dan belum menempatkan anak-anak sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan kota," jelas Dhani dalam keterangan persnya saat diskusi yang digelar IAP DKI, Post Kota dan Future Polis Indonesia, kemarin.

Dia bilang, anak-anak merupakan subjek utama pembangunan masa depan, karena itu kondisi lingkungan perkotaan harus menjamin terakomodasi nya kebutuhan anak-anak.

Faktor layak anak harus menjadi salah satu variable dalam menciptakan kota yang livable. Cara untuk mewujudkan kota layak anak di Indonesia terus diupayakan. Hal itu dibahas dalam diskusi ini dari segala perspektif.

Baca juga : Panggil Semua Konglomerat, Ajak Mereka Berbagi Beban!

Mulai dari perspektif kebutuhan dasar anak-anak, indikator Kota layak anak, pentingnya Pendidikan Usia Dini.

"Kami juga soroti mengenai inkonsistensi pembelajaran antara pembelajaran yang dilakukan dirumah dan pengalaman yang didapatkan pada ruang kota," katanya.

Padahal kota, lanjut Dhani, merupakan ruang pengalaman bagi anak-anak dalam mewujudkan pengalaman mereka dan pengaplikasian dari pembelajaran yang didapat dirumah.

Seharusnya anak-anak menjadi salah satu indikator untuk menjadi Kota yang nyaman, karena anak-anak sangat rentan. Sehingga pencapaian kota layak anak dinilai menjadi penting.

Seringkali indikator kelayakan anak hanya menjadi jargon tetapi implementasi didalamnya jauh daripada sesuai dengan indikator-indikator yang disyaratkan.

Baca juga : Petani Binaan Perta Arun Gas Kembali Panen Raya Buah Naga

Misal saja, masih ada fasilitas pelayanan baik pendidikan maupun kesehatan di kota-kota yang telah mendapatkan predikat layak anak masih belum sesuai.

"Seperti kualitas guru pada pendidikan anak usia dini yang masih kurang perhatian ataupun yang lebih parah adalah masih banyak terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal-hal tersebut dalam kenyataannya seringkali menjadi isu yang tidak tersentuh oleh Pemerintah," jelas Dhani.

Dia menambahkan, kota layak anak menjadi penting bukan hanya dalam hal merencanakannya saja. Tapi perlu adanya kesungguhan dari pemerintah untuk mensosialisasikan indikator-indikator tersebut agar dapat dilaksanakan pada unit terkecil yaitu rumah tangga dan dalam unit lingkungan seperti RT dan RW.

Pakar Anak Hamid Patilima, Penggerak Pemerhati Anak Maria Widowati sepakat bahwa kota layak anak tidak cuma teori saja.

Jangan hanya menjadi predikat dengan pemenuhan indikator-indikator dalam dokumen saja, tetapi realisasi di lapangan perlu dilakukan sungguh-sungguh dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Baca juga : DPD Terus Perjuangkan RUU Masuk Prolegnas

Adapun diskusi ini menghadirkan narasumber Pakar Anak Hamid Patilima, Penggerak Pemerhati Anak Maria Widowati, dan Ketua Tim PKK sekaligus Bunda Paud Provinsi Bangka Belitung Melati Erzaldi.

Ikut hadir tiga perencana wilayah dan kota masing-masing dari Provinsi Lampung Citra Persada, Provinsi Sulawesi Tengah Pingkan Hamzens dan Provinsi DKI Jakarta Daniel Wisnu. [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.