Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Bagaimana reaksi Pak JK atau Jusuf Kalla setelah Pemerintah dan DPR tetap ngotot menggelar Pilkada 9 Desember 2020?
Wapres RI ke-10 dan 12 ini memang memilih berpikir positif, tapi ada tanda-tanda Pak JK kelihatan masih dongkol, kenapa sarannya agar Pilkada ditunda karena khawatir Corona semakin menggila, tidak terkabul.
Tanda-tanda itu bisa dilihat kemarin. Secara khusus, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat ini membuat artikel panjang di Harian Kompas. Tidak biasanya, mungkin bisa dihitung dengan jari, Pak JK mengungkapkan sikap kontranya atas kebijakan pemerintah lewat sebuah artikel ilmiah di media cetak.
Baca juga : KLHK Lindungi 2 Anak Badak Jawa Lahir di Taman Nasional
Seringnya, Pak JK “tembak langsung” di depan wartawan. Artikel yang ditulis JK ini berjudul “Pilihan Menyelamatkan Rakyat”. Artikel ini, isinya gamblang, tegas, to the point.
Khas JK banget. JK menjelaskan alasan kenapa mengusulkan penundaan Pilkada. Dalam tulisannya itu, JK memulainya dengan membuat pertanyaan asasi kenapa harus ada pemilihan kepala daerah?
Menurutnya, Pilkada itu sebagai ajang mencari pemimpin yang pada akhirnya membuat rakyat hidup aman, dan sejahtera.
Baca juga : Yuk, Terapkan Protokol Kesehatan Di Rumah
“Namun, kalau proses pemilihan pemimpin itu justru membuat rakyat bisa sakit, bahkan meninggal, buat apa mendesakkan keinginan menyelenggarakan pemilu tersebut,” tulis JK.
Kemudian JK menyinggung, pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah di awal bulan, sudah banyak tercipta kerumunan yang dikhawatirkan menjadi klaster penularan Covid-19.
Hal itu diperparah dengan terpaparnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat daerah hingga nasional.
Baca juga : Tunda Pilkada dan Bubur Sehat
JK memprediksi penularan Covid19 akan semakin massif pada tahapan Pilkada berikutnya, seperti penetapan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, dan proses penghitungan suara.
“Semua calon akan berpotensi melanggar protokol demi meraih suara sebanyak-banyaknya. Kalau bukan calonnya yang menggunakan berbagai kiat untuk itu, maka para pendukung yang melakukannya (melanggar protokol kesehatan),” kata Ketua Dewan Masjid Indonesia ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya