Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong kepengurusan SOKSI periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ahmadi Noor Supit, Sekretaris Jenderal Mukhamad Misbakhun dan Bendahara Umum Robert Kardinal, bisa bergotong royong menyukseskan berbagai agenda pemerintahan Presiden Jokowi. Memiliki 20 anggota DPR yang bergabung dalam kepengurusan, SOKSI punya peran besar mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya dalam memulihkan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.
"Di kuartal II, perekonomian kita negatif 5,34 persen. Dalam rapat di DPR minggu lalu, Menteri Keuangan mengatakan kemungkinan besar di kuartal III ini pertumbuhan ekonomi masih negatif. Salah satu penyebabnya karena konsumsi masyarakat dan investasi masih melambat. Kalangan kelas menengah masih banyak yang menahan pengeluarannya, akibatnya roda ekonomi tak begerak. Dengan demikian, Indonesia bersiap memasuki jurang resesi ekonomi. Agar di kuartal IV jurang resesinya tak terlalu dalam, perlu kerja keras semua pihak, termasuk SOKSI," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, menyambut kepengurusan SOKSI periode 2020-2025, di Jakarta, Rabu (9/9).
Baca juga : Bamsoet: Jakob Oetama Sosok Guru dan Ayah Ideologis
Sebagai Wakil Ketua Umum SOKSI, Bamsoet menegaskan pengurus SOKSI yang 60 persennya diisi milenial dan perempuan ini harus mampu menjadi bagian dari penyelamat ekonomi nasional dengan berusaha membuka lapangan kerja seluasnya. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, saat ini sudah ada 16,5 juta penduduk Indonesia menganggur akibat pandemi Covid-19. Terdiri dari 7 juta pengangguran existing, 2,5 juta pengangguran angkatan kerja, dan 7 juta pengangguran akibat PHK.
"Memang tak mudah menciptakan lapangan pekerjaan ditengah suasana pandemi Covid-19. Bahkan mempertahankan yang sudah ada saja rasanya juga sulit. Namun kita tak boleh berputus asa. Sektor UMKM bisa menjadi andalan," tutur Bamsoet.
Baca juga : Pemerintah Endus Peluang Kebut Pemulihan Ekonomi
Ketua DPR ke-20 ini memaparkan, dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 695,2 triliun, sektor UMKM mendapatkan bantuan sekitar Rp 68,2 triliun. Antara lain Rp 34,15 triliun untuk subsidi bunga, Rp 28,06 triliun untuk insentif pajak PPh 21 DTP dan PPh final UMKM DTP, serta Rp 6 triliun untuk penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM. Masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengerakan sektor UMKM.
"SOKSI harus ikut bagian dalam menciptakan wirausaha baru, terutama di sektor UMKM. Sekaligus mendampingi pengusaha UMKM yang sudah ada agar bisa bergerak ke ranah digital. Data terakhir yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2018, jumlah UMKM yang mampu beradaptasi dan terhubung dengan ekosistem digital baru 13 persen, atau sekitar 8,3 juta dari 64,19 juta unit UMKM. Penyebab terbesarnya karena mereka tak memahami dunia digital. Karenanya perlu pendampingan, salah satunya dari kader SOKSI," pungkas Bamsoet. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
