JK Kelihatan Masih Dongkol

 Sebelumnya 
Terkait data Istana yang menyebutkan beberapa negara lain tetap menggelar pemilu di saat Corona, data yang disajikan JK lebih kuat lagi. Catatannya, ada 71 negara yang menunda pemilu, baik tingkat lokal maupun nasional. Semuanya karena Covid-19.

Contohnya, di Queensland, Australia. Pemilu yang digelar 28 Maret ini hanya dihadiri 77,3 persen pemilih, dari sebelumnya 83 persen. Padahal di Negeri Kanguru, memilih itu wajib, dan ada sanksi jika tidak melakukannya.

Di Prancis, pemilihan lokal pada Meret lalu juga hanya dihadiri 44,7 persen, dari sebelumnya 63 persen. Iran lebih parah lagi. Jumlah pemilih dalam pemilu kemarin hanya 40 persen.

Terendah sejak Revolusi Iran tahun 1979. Dari sejumlah contoh di atas, jalan terbaik menurut JK adalah menunda Pilkada hingga vaksin tersedia. Pesta demokrasi di daerah ini bisa dilakukan Juni 2021.

“Memaksakan sesuatu yang jelas membahayakan kehidupan rakyat, bukan hanya nekat. Melainkan fatal,” tulis JK. Tulisan JK ini diapresiasi eks Komisioner KPK Laode M Syarief. Dalam akun twitter miliknya, Laode mengupload kliping tulisan JK dengan menuliskan pendapatnya.

Baca juga : KLHK Lindungi 2 Anak Badak Jawa Lahir di Taman Nasional

“Tulisan @ Pak_JK @hariankompas “Kalau dlm proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas justru membuat rakyat SAKIT bahkan MENINGGAL, buat apa kita MEN­DESAKAN PEMILIHAN,” cuitnya.

“Apapun yg kita lakukan, yg TERTINGGI NILAINYA adalah BERBUAT untuk KESELAMATAN RAKYAT. Bukan Sebaliknya,” cuitan lainnya.

Namun seperti diketahui, DPR bersama pemerintah, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah memutuskan Pilkada tetap lanjut. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Senin (21/9).

Tak cukup bicara lewat artikel, JK kembali bicara lagi soal kekhawatiran Pilkada digelar saat pandemi.

Dihubungi Rakyat Merdeka, JK mengingatkan, Desember menjadi waktu yang sangat krusial. Selain karena cuaca yang diprediksi puncaknya musim hujan, para epidemolog memperkirakan puncak pandemi juga terjadi Desember.

Baca juga : Yuk, Terapkan Protokol Kesehatan Di Rumah

“Jeblok,” kata JK memprediksi partisipasi pemilih yang akan datang ke TPS.

Sikap JK ini menuai pro-kontra di kalangan warga dunia maya. Ada yang mendukung, ada juga yang malah kritik JK. Akun @chandra_kb manut apa kata JK. “Setuju.

Terlepas dari pro-kontranya. Beliau, Pak Jusuf Kalla terbukti punya track record konkret dalam menangani bencana dan situasi genting.

Dalam kondisi kritis ini, saya mempertanyakan keberadaan dan kepastian Pak Wapres yang sedang menjabat. Tentu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau,” tuturnya.

“Kata Mendagri, Pilkades ditunda. Tapi kenapa Pilkada tidak ditunda. Apa lebih baik Solo aja sama Medan yang dilanjutkan. Yang lain ditunda,” sindir @ozie88625283.

Baca juga : Tunda Pilkada dan Bubur Sehat

Namun ada juga yang punya pandangan berbeda. “Kan ada protokol kesehatan dan peraturan yang mengaturnya toh Pak.. ? Hidup harus lanjut tetapi diatur dengan baik,” cuit akun @ CenHandoko.

“Politik semua bisa terbalik, seandainya pak JK masih menjabat menjadi WAPRES apakah pemikirannya akan tetap sama ? Pilkada dimasa pandemic perlu dilakukan karena inilah Demokrasi. Tinggal disesuaikan contoh tidak perlu adanya pengerahan massa, kampanye dengan media online,” kata akun @clarksuperman. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.