Ini Usulan Hadapi Klaster Keluarga  

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho menilai, rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov)  DKI Jakarta menempel stiker di rumah kepada pasien orang tanpa gejala (OTG) yang menjalani isolasi mandiri sulit bisa berjalan efektif. Karena, isolasi mandiri di rumah tidak menjamin pasien patuh akan protokol kesehatan. 

"Penyelamatan nyawa warga DKI Jakarta yang dilakukan Anies sudah tepat. Hal ini untuk melindungi semua warga DKI baik yang terpapar maupun yang belum terpapar. Tapi soal isolasi mandiri dan menempelkan stiker tidak efektif," kata Agung kepada wartawan, senin (05/10).

Apalagi,  lanjut Agung, klaster rumah tangga di Jakarta terus naik dan bisa dikatakan membludak. Dipaparkannya,  banyak rumah warga tidak memiliki sekat antara ruang tamu,  kamar tidur, dan ke kamar mandi. Terutama rumah petak kawasan padat penduduk. Juga  banyak rumah ditinggali lebih dari 1 atau 2 kepala keluarga. 

Baca juga : PM Lee: Itu Hak Dia, Ini Bukan Konflik Keluarga

 Mengutip data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Agung menyebutkan, ada sekitar 2.560 klaster keluarga pada 4 Juni sampai dengan 14 september 2020. Dari jumlah tersebut sekitar 16.467 orang dinyatakan positif.

"Ruang isolasi yang disiapkan di GOR, wisma dan hotel lebih aman ketimbang di rumah. Kalau di rumah pastinya sulit disiplin. Karena, disiplin itu benar-benar berada dalam kamar dan tidak keluar atau saling kontak dengan anggota keluarga kecuali untuk buang air dan mandi," ucap Agung.

Salah satu insiator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) ini berpandangan,  parameter isolasi mandiri seharusnya bukan menggunakan ukuran rumah. Tapi  adalah kesiapan camat dan lurah dalam menyediakan ruang isolasi di wilayahnya dalam satu titik.

Baca juga : Meski di Rumah Saja, Menpora Ingatkan Tetap Harus Berolahraga

"Agar kedisiplinan warga yang diisolasi bisa terjamin dan tenaga medis di puskesmas mudah melakukan kontrol berkala. Karena isolasi dilakukan di satu titik bukan berpencar di masing-masing rumah warga yang melakukan isolasi mandiri," terangnya.

Lebih jauh, Agung menilai, penempelan stiker di rumah warga OTG dan menjalankan isolasi mandiri bisa memicu stigma aib dan beban psikologis bagi warga serta berpotensi dikucilkan oleh lingkungannya.

"Jika ini terjadi maka Pemprov DKI Jakarta justru membuka ruang diskriminasi dan bisa membuat warga yang sedang melakukan isolasi mandiri menjadi setres," bebernya.

Baca juga : Antisipasi Dampak Kekeringan, Ini Pesan Mendagri Tjahjo Untuk Kepala Daerah

  Agung menambahkan, Rekan Indonesia memberikan solusi empat poin. Pertama, penangangan bencana sebaiknya menggunakan paradigma penanggulangan kondisi terburuk. Sehingga jika suatu saat kondisi terburuk terjadi maka sudah siap. Kedua, Pemprov sebaiknya fokus pada penambahan ruang isolasi sebanyak mungkin sebagai antisipasi jika angka pasien Corona terus meninggi atau jika suatu saat terjadi ledakan angka positif. Ketiga, Pemprov harus meninggalkan spekulasi terhadap isolasi mandiri di rumah warga mengingat angka kluster rumah tangga atau keluarga cukup tinggi di DKI. Dan, terakhir,  mendorong dan membangun peran partisipasi aktif warga untuk ikut terlibat langsung dalam penanganan Corona di lingkungannya dalam bentuk gugus tugas relawan di tingkat RT sebagai tenaga penggerak dalam membangun kesadaran warga dan sebagai tenaga sosialisasi/kampanye 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). SRF

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.