Daerah Perlu Lakukan Evaluasi Otsus Agar Lebih Sejahterakan Masyarakat Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menegaskan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat tetap akan berlanjut. Sebab, hingga saat ini, tidak ada pencabutan undang-undang. Yang sedang dilakukan adalah evaluasi, agar pelaksanaan Otsus semakin baik. 

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menjelaskan, perlu ada keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar Otsus dapat benar-benar dievaluasi secara menyeluruh. Apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki.  

Baca juga : Penundaan SPI Bawang Putih Bakal Rugikan Masyarakat

Menurut dia, sampai saat ini belum ada keterbukaan, baik pemprov maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi dari sisi kebijakan penyerapan dana. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk evaluasi agar pelaksanaan dana Otsus dapat tersalur lebih baik lagi. Pihaknya pun mendorong kelompok masyarakat untuk duduk bersama sehingga dana Otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua.

Ditegaskan John Wempi, yang terpenting sekarang ini adalah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua. “Saya ingin sampaikan, Otsus gagal atau sukses, harus ada evaluasi seluruh terkait implementasi. Lalu, baru bisa memberi opini. Saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” ucap Wempi, dalam webinar “Kawal Otsus & Solusi Konflik di Papua”, Selasa (13/10). 

Baca juga : Menteri Erick Ingatkan Warga Tetap Jalani 3M

Ia memastikan, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020 mencapai Rp 33 triliun, digunakan untuk membangun konektivitas dan membantu akses masyarakat. 

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menerangkan, agar Otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara seharusnya menjadi juru bicara bahwa ada kebijakan negara yang luar biasa membantu Papua. Karena tidak tersosialisasikan dengan baik, muncul anggapan bahwa Otsus tidak sampai ke masyarakat. Padahal, Otsus ada untuk mendorong kesejahteraan, kesetaraan bagi masyarakat asli Papua, terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan. 

Baca juga : Warisan Budaya, Ketum Kowani Ajak Masyarakat Cintai Batik

“Dalam hal Otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka bicara sampaikan manfaat Otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung,” ujarnya. 

Dijelaskan Paulus, sejatinya ada juga kabupaten di Papua yang terbuka, berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dari aspek keamanan pun lebih baik. Menurut Paulus, masyarakat Papua ingin sosok pemimpin hadir. “Presiden bolak balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum, kalau penyelenggara negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik juga kok,” katanya.   
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.