Demokrasi Almarhum?

 Sebelumnya 
Sedangkan di perkotaan, 48,7 persen agak setuju, 24,4 persen sangat setuju, 19,3 persn kurang setuju, dan 3,1 persen sangat tidak setuju. “Kota cenderung lebih sangat setuju dengan pernyataan bahwa warga semakin takut untuk ngomong. Dari sisi usia tidak terlalu berbeda jauh,” paparnya.

Salah satu pemicu, masyarakat takut berbicara tak lepas dari sepak terjang kepolisian. aksi korps baju coklat melakukan penangkapan terhadap kelompok yang dianggap kritis, membuat masyarakat khawatir.

Hal ini dibuktikan, ketika responden ditanya setuju atau tidaknya dengan pen dapat kalau aparat makin semena-mena dengan demonstran. Jawabannya, 19,8 persen sangat setuju. Sedangkan agak setuju 37,9 persen. Kurang setuju 31,8 persen. “Hati-hati jangan sampai kekecewaan ditimbulkan masyarakat. Karena bagaimanapun ada ekspektasi kepada Presiden Jokowi menjaga warisan paling mahal reformasi, yaitu kebebasan,” ungkap pria kelahiran 42 tahun itu.

Baca juga : Survei Indikator: 66 Persen Masyarakat Puas Dengan Kinerja Jokowi

Dengan fenomena ini, Burhan menyebut, Indikator menemukan bahwa demokrasi di Indonesia terancam almarhum. Rinciannya, ada 36 persen masyarakat menyebut Indonesia saat ini kurang demokratis.

Padahal sebelumnya hanya 17,7 persen. “Sisanya sekitar 37 persen res ponden menyatakan kondisi demokrasi di Indonesia tetap sama, baik saat ini maupun sebelumnya,” jelasnya.

Di acara yang sama, Politisi PKS Mardani Ali Sera setuju dengan temuan dari Indikator ini. Dia menyebut, turunnya nilai demokrasi di tanah air tak lepas dari arogansi pihak kepolisian yang menangkap kelompok yang dianggap berseberangan dengan penguasa. “Pemborgolan, penggunaan baju kri minal kepada para aktivis buat saya, bagaimana Dandhy Laksono, Robertus Robert, ini catatan besar. Termasuk penangkapan pada yang protes Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” tegasnya.

Baca juga : Survei Median: Mayoritas Warga DKI Setuju Diterapkan PSBB

Politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan melihat dari sisi komunikasi publik. Menurutnya, banyak masyarakat yang takut untuk menyuarakan aspirasinya karena komunikasi antara peme rintah dan masyarakat buruk.

Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut buruknya komunikasi para menteri ke masyarakat tentang UU Cipta Kerja memiliki arti kualitas demokrasi di pemerintahan Jokowi menurun. “Ini kan Pak Presiden Jokowi mau mengatakan, buruknya komunikasi para menteri dan para elite bisa kita pahami (berakibat) demokrasi menjadi buruk, kalau tidak ingin disebut mundur jauh dan resesi,” tandasnya.

Namun politisi PDIP Eva Kusuma Sundari kurang sepakat soal itu. Menurutnya, penurunan demokrasi jangan hanya melihat soal angka, tapi realitasnya. Buktinya, hingga saat ini orang masih bisa demonstrasi mengkiritik pemerintah.

Baca juga : Syekh Ali Jaber Minta Umat Islam Tidak Terprovokasi

Contohnya pemerintah tidak pernah mengatur isi pidato para orator demonstrasi. Pemerintah mempersilakan kri tik konstruktif hingga caci maki didengungkan. “Seperti yang baru dilaku kan di Papua Barat beberapa hari terak hir ini,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, pengamat politik UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, biang kerok penurunan demokrasi di Indonesia lantaran penyalahgunaan Undang-Undang ITE.

Di masa Jokowi, dia merasa UU ITE kerap disalahgunakan. “Demokrasi nampak dialmarhumkan di era Presiden Jokowi. Padahal era SBY UU ITE belum disalahgunakan sehingga belum banyak yang kena dampak pasal tersebut,” jujurnya kepada Rakyat Merdeka, semalam. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.