Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bicara HAM Dan Hukum

Jokowi Ingin Nyenengin Semua Orang

Senin, 14 Desember 2020 05:00 WIB
Mengisi akhir pekan kemarin, Presiden Jokowi asyik menggowes sepeda di halaman Istana Bogor. (Foto :Setpres).
Mengisi akhir pekan kemarin, Presiden Jokowi asyik menggowes sepeda di halaman Istana Bogor. (Foto :Setpres).

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi bicara tentang masalah hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang kini menjadi sorotan. Mulai dari pembantaian 4 warga di Sigi (Sulawesi Tengah) hingga tewasnya 6 anggota Front Pembela Islam (FPI). Apa katanya? Jokowi menegaskan, penegakan hukum dan HAM tidak boleh berat sebelah. Ketegasan ini, bukti Jokowi ingin nyeneningin semua orang.

Kemarin pagi, Jokowi mengisi kegiatan dengan bersepeda bersama Paspampres dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat. Usai bersepeda, Jokowi menjawab pertanyaan awak media seputar kasus hukum yang terjadi belakangan ini.

“Di negara hukum ini, sudah kewajiban aparat penegak hukum menegakkan hukum secara tegas dan adil,” jawab Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, dalam menjalankan tugasnya, aparat dilindungi oleh hukum. Masyarakat tidak boleh bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara.

“Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan,” tegasnya.

Baca juga : Pangkas Hukuman Koruptor Lagi, MA Nyebelin

Namun, Jokowi mengingatkan aparat untuk tetap mengikuti aturan hukum dan HAM dalam menjalankan tugasnya. “Menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur,” kata eks Wali Kota Solo ini.

Jokowi tidak menampik, dalam melaksanakan tugasnya bakal ada perbedaan pendapat. Semua perbedaan itu harus diselesaikan lewat mekanisme hukum. “Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai sikap Jokowi merespons polemik penegakan hukum saat ini sudah tepat.

“Kita hidup di negara hukum, maka semua harus taat pada hukum. Namun aparat hukum juga mesti bertindak profesional, sesuai prosedur hukum,” kata Jazilul kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Wakil Ketua MPR ini juga setuju, agar polemik perbedaan pendapat terkait penegakan hukum diselesaikan lewat mekanisme peradilan. Termasuk melibatkan Komnas HAM, sebagai lembaga independent yang ada di Indonesia.

Baca juga : Cari Dukungan LPI, Jokowi Utus Menko Marves Dan Menteri BUMN Ke Jepang

Namun, politisi Demokrat Hinca Pandjaitan menganggap pernyataan Jokowi sudah kehilangan momentum. Saat kasus itu menuai reaksi publik, Jokowi sebagai kepala pemerintahan justru tidak ikutan bersuara.

“Hari demi hari, publik menanti sikap dan pandangan seorang pemimpinnya dalam situasi panas dan pelik ini,” kata anggota Komisi III DPR ini kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Eks Sekjen Partai Demokrat ini berharap, kepala negara bisa selalu menenangkan dan mengambil langkah cepat untuk menghindari banyaknya persepsi liar di publik. “Tapi kita patut hormati Presiden Jokowi yang sadar akan rule of law dengan mengatakan bahwa semua diserahkan pada penegak hukum,” ujarnya.

Namun, pegiat hukum Erwin Natosmal Oemar menilai sikap Jokowi terlalu normatif. Menurutnya, Jokowi membiarkan semua persoalan diselesaikan oleh sistem hukum yang saat ini banyak diragukan publik.

“Padahal, bicara penegakan hukum dan terutama HAM memerlukan komitmen yang serius dari seorang Presiden. Terutama soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu,” pungkasnya.

Baca juga : Presiden Jokowi Minta Kadin Pacu Kinerja Sektor Pangan

Di dunia maya, sikap Jokowi menuai banyak reaksi. “ Kemana aje pak? Baru nongol nih.. hee.. Semoga baik-baik aja ya pak,” cuit akun @pecandu_pagi. “Jawaban aman ya pak,” timpal akun @FajriAntoni. “Salah mulu ih, ntar diem aja dibilang nggak peduli dan nggak adil Giliran dikasih statment malah diketawain. Maunya apa coba?” balas akun @aylintar_merry.

Namun, akun @SyamRiz12529101 setuju dengan pendapat Jokowi. “Dalam Kontek Negara Hukum, Saya setuju dan sependapat dengan Bapak. Untuk itu HUKUM dijadikan sebagai panglima karena setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum,” cuitnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.