Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Diminta Emil Tanggung Jawab Soal Kerumunan Rizieq

Mahfud MD: Siap Kang RK!

Rabu, 16 Desember 2020 19:43 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Ist)
Menko Polhukam Mahfud MD. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuding kisruh kerumunan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang berlarut-larut ini berawal dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, meminta Mahfud ikut bertanggung jawab.

Mahfud pun gentel menjawab tudingan Emil. Melalui serangkaian kicauan di akun Twitter-nya, Mahfud MD siap mempertanggungjawabkannya. Mahfud tak menampik, ia yang memberi pengumuman Rizieq boleh pulang dan boleh dijemput dengan syarat tak melanggar protokol kesehatan.

"Siap, Kang RK. Saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," cuit Mahfud lewat @mohmahfudmd, Rabu (16/12).

Mahfud menerangkan, diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Rangkaian ini, kata Mahfud, telah berjalan tertib.

Baca juga : Datangi Polda Jabar, Kang Emil Siap Diperiksa Soal Kerumunan Megamendung

"Sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," paparnya.

Dalam kicauan berikutnya, Mahfud melengkapi keterangannya dengan dua link berisi video pernyataan terkait kepulangan Rizieq. "Kang RK, ini pengumuman saya tentang kepulangan HRS. Clear, ada syarat tertib dan ikut protokol kesehatan," kicau Mahfud.

"Ini lagi pengumuman bahwa menurut Menko Polhukam: Kepulangan HRS adalah hak yang harus dilindungi. Di mana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Dan diskresi penjemputannya harus diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah ya selesai," pungkasnya.

Emil Minta Semua Diperiksa

Baca juga : Polisi Sterilkan Kamar Jenazah RS Polri Dari Kerumunan Wartawan

Emil pun langsung menjawab pernyataan Mahfud lewat akun Twitter @ridwankamil. Kata dia, pemerintah pusat dan daerah kudu sama-sama memikul tanggung jawab. "Siap Pak Mahfud. Pusat daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab," cuitnya, Rabu (16/12).

Emil ingin semua pihak yang berkaitan diperiksa, tak hanya kepala daerah.

"Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif dan merugikan kesehatan, ekonomi, tidak ada pemeriksaan. Seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggung jawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," ungkap Emil.

Sebelumnya, usai diperiksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung, Bogor, Emil menuding kisruh soal kerumunan yang berlarut-larut ini berawal dari pernyataan Mahfud MD. "Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud, di mana penjemputan HRS ini diizinkan," ujar Emil di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12).

Baca juga : Lagi Kunjungan Ke Arab Saudi, Mahfud MD Doakan Situasi Tanah Air

Menurutnya, pernyataan tersebut ditafsirkan ribuan orang bahwa mereka boleh datang ke bandara sebagai selama tertib dan damai. Buntutnya, terjadilah kerumunan yang luar biasa. "Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," imbuh eks politisi Gerindra itu.

Karena itu, dia meminta Mahfud bertanggung jawab. Menkopolhukan, lanjutnya, juga harus dimintai klarifikasi. Jangan hanya kepala daerah saja. Itu baru adil, menurut Ridwan.

"Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Jadi beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya. Jadi semua punya peran, yang perlu diklarifikasi. Khususnya pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu juga statement-nya kan ada di media," tegasnya. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.