Dewan Pers

Dark/Light Mode

Pemerintah Perlu Ancang-ancang Hadapi Penurunan Produksi Pangan

Jumat, 18 September 2020 15:26 WIB
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa. (Istimewa)
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa. (Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah diminta untuk mengantisipasi potensi menurunnya ketahanan pangan.

Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, dalam Webinar Pusat Kajian Pangan Pertanian dan Advokasi, Kamis (17/9).

Dia memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian diperkirakan menurun. Dia bilang pada akhir kuartal ketiga hingga keempat penurunan akan terasa.

Berita Terkait : Penghuni Senayan Diprediksi 6 Parpol

"Bisa saya pastikan pertumbuhannya akan relatif menurun cukup tajam di kuartal ketiga. Nanti di kuartal keempat kemungkinan akan turun lagi. Ini terus menurun," ujarnya.

Sebab itu pemerintah perlu melakukan antisipasi dini dengan menjaring kerja sama dengan negara lain. Hal ini untuk menghindari kelangkaan pasokan beras di dalam negeri. Penurunan produksi selama ini ditengarai akibat dampak peningkatan impor sejumlah komoditas pangan.

Ada delapan komoditas yang impornya di atas 300 ribu ton per tahun, meliputi gandum, beras, jagung, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih dan kacang tanah. Angka tersebut melonjak dari 21,9 juta ton pada 2014 menjadi 27,6 juta ton pada 2018, kendati agak turun pada 2019 menjadi 25,3 juta ton.

Berita Terkait : Pemerintah Gandeng Unicef Agar Kebagian Vaksin Virus Corona

Berdasarkan data Pusdatin Kementerian Pertanian (Kementan), impor gandum sebagai pengganti beras melonjak tajam menjadi 11,11 juta ton pada 2019 dari 5,14 juta ton pada 2014. Peningkatannya mencapai enam juta ton dalam rentang waktu lima tahun.

Anggota Komisi IV, Mindo Sianipar, mengatakan, untuk menghindari kemungkinan kekurangan pasokan beras di hingga akhir tahun maka pemerintah sudah harus menyiapkan kebijakan dari sekarang.

Menyangkut ketahanan pangan dia bilang tidak bisa disepelekan. Jika harus impor maka sudah mulai ancang-ancang dari sekarang.

Berita Terkait : KPK Minta Cakada Waspadai Penipuan Bermodus Bantuan Mengisi LHKPN

“Walau pasokan pangan global tidak terganggu, tetapi pemerintah dalam hal ini Bulog harus secepatnya melakukan kerja sama dengan pihak luar. Karena bukan hanya negara kita yang butuh beras. Ada banyak negara yang butuh,” ungkap Mindo.

Dia mengatakan, hingga saat ini belum diketahui sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Dia meminta agar pemerintah menyiapkan program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa selama pandemi.

"Kondisi pandemi seperti ini jangan dilihat seperti musibah banjir yang direspons dengan bantuan berton-ton. Harus dibuat program yang bisa memanfaatkan BUMDes misalnya, atau perusahaan-perusahaan kecil di desa yang digerakkan," katanya.[JAR]