Dark/Light Mode

Serikat Nelayan NU Tolak Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Sabtu, 19 Desember 2020 16:18 WIB
Ketua Umum Pengurus Pusat SNNU Witjaksono. (Foto: Ist)
Ketua Umum Pengurus Pusat SNNU Witjaksono. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) meminta pemerintah menghentikan ekspor benur lobster. Keputusan itu berdasarkan hasil Kongres I yang digelar di Ponpes Qomaruh Huda, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dari tanggal 13 hingga 15 Desember.

"Sesuai dengan keputusan LBM PBNU, SNNU mengingkan pemerintah stop benur lobster," tegas Ketua Umum Pengurus Pusat SNNU Witjaksono yang terpilih secara aklamasi dalam kongres tersebut, Sabtu (19/12).

Selain itu, kata Witjaksono, SNNU juga telah menyiapkan dua agenda utama untuk nelayan. Pertama bidang perekonomian, di mana pihaknya telah menyusun kerjasama dengan para investor asing untuk mengelola potensi laut agar masyarakat pesisir ikut dalam pembesaran benur.

Baca juga : Robert Lewandowski, Tolak Tawaran Main Di Serie A

Witjaksono mengaku, melihat kegaduhan yang terjadi belakangan ini terkait ekspor benur, sesuai anjuran Putusan Lembaga Batshul Masa'il PBNU, sepakat dan tidak ingin kasus korupsi ekspor benur kembali terjadi.

"Makanya kita akan datangkan investor, agar potensi sektor kelautan dan perikanan yang ada bisa dikembangkan di dalam negeri. Jadi, mempunyai nilai tambah, dan semua nelayan bisa dilibatkan untuk bisa membudidaya serta mengembangkan lobster," paparnya.  

Kedua, pria yang akrab di sapa Mas Witjak ini menambahkan, pada bidang jaminan sosial, pihaknya telah membuat asuransi jiwa kepada nelayan Indonesia sekaligus perjuangan bersama menuju pemerataan.

Baca juga : Rilis BPPU 2025, BI Perkuat Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter

"SNNU tidak ingin kekayaan laut kita hanya dinikmati oleh segelintir orang, karenanya SNNU akan terus memberikan kesempatan agar para nelayan mendapatkan hak-haknya sehingga kesejahteraan di kalangan nelayan benar-benar terwujud," tandasnya.

Ditambahkannya, kini tren jumlah nelayan di Indonesia menurun. Ini mengindikasikan, profesi nelayan khususnya nelayan kecil dan tradisional, dianggap belum memberikan jaminan kesejahteraan dibanding profesi lainnya.  

Sekadar informasi, Kongres l SNNU ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj. Hadir juga banyak tokoh-tokoh di antaranya Mustasyar PBNU Turmudzi Badaruddin, Ketua PBNU KH. Eman Suryaman, dan Ketua PWNU NTB TGH. Masnun Tahir.  

Baca juga : Ponakan Prabowo Kepatil Lobster-gate?

Hadir pula Menko Perkonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, Kadisnaker Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB Yurson, Diskrimsus Polda NTB, Perwakilan Danrem Wirabakti 162 Mataram, utusan PW dan PC SNNU se Indonesia dan seluruh unsur banom dan lembaga NU di NTB.

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj menegaskan, NU mendukung penuh segala aktifitas SNNU. Dia berharap, semua potensi laut yang dapat dimanfaatkan dapat dikelola maksimal untuk kesejahteraan nelayan.

"Dengan hadirnya SNNU, semua nelayan, pelaku usaha perikanan, terutama pembudidaya kecil, dapat lebih berkembang dan sejahtera. NU dari dulu mendukung penuh program kemaritiman di Indonesia dan ini bisa dibuktikan oleh sejarah bahwa asal mula pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah ketika Gus Dur menjabat sebagai Presiden Indonesia," tandasnya. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.