Awas, Pakar Prediksikan Serangan Siber Di Tahun 2021 Makin Gawat

RM.id  Rakyat Merdeka - Tahun 2021 Indonesia harus makin sigap menghadapi sejumlah tantangan di dunia siber. Jika tahun 2020 banyak kasus pencurian data yang dialami perusahaan teknologi maka tahun selanjutnya diprediksi makin gawat.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menuturkan serangan siber tak hanya dialami Indonesia tapi secara global. Namun dengan pemakai internet lebih dari 180 juta penduduk, tentunya Indonesia harus lebih serius dalam permasalahan ini.

Menurutnya pencurian data atau serangan siber memang sangat sulit dicegah. Tapi itu bisa diminimalisir dengan pendekatan hukum lewat UU, juga pendekatan SDM dan teknologi.

"Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menjadi pembahasan pemberitaan selama 2020 karena begitu banyak kebocoran data dan masyarakat tidak bisa apa-apa karena tidak ada instrumen yang melindungi,” jelas Pratama dalam keterangan persnya, Selasa (29/12).

Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini meminta pihak terkait di tanah air harus fokus. Selain pada persoalan Covid-19 juga perlu memperhatikan bagaimana cara meningkatkan keamanan siber.

Baca juga : Rossi Prediksi KTM dan Suzuki Saingan Berat Di MotoGP 2021

Tanpa pengamanan integral, tentu investor akan sulit berinvestasi di Indonesia. “Pada masa Covid-19 ini, tentu kita ingin memastikan investasi. Negara harus memahami satu hal penting saat ini, bahwa para pemilik modal ini selain masalah Covid-19 juga melihat keamanan siber sebagai faktor terpenting sebelum berinvestasi,” terangnya.

Peristiwa seperti bocornya data dari Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka dan banyaknya peretasan pada web pemerintah, swasta dan bahkan media 2020 diharapkan bisa ditekan sehingga meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia.

Karena itu Pratama menggarisbawahi pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi selesai segera pada tahun 2021.

"Tahun 2021 akan menjadi tahun yang berat, karena pandemi belum akan selesai sehingga semua sektor terdorong dan terpaksa melakukan digitalisasi," tegasnya.

Negara perlu melihat ini sebagai tantangan untuk menghadirkan banyak instrumen pendukung agar peraturan, SDM dan teknologi hadir dalam beberapa tahun mendatang.

Baca juga : Israel Serang Rumah Sakit Di Ramallah Palestina

"Kita tidak boleh tertinggal dan tidak boleh hanya menjadi konsumen saja,” tegas Pratama.

Menkopolhukam sendiri juga sudah menyampaikan untuk menjaga situasi ruang siber agar hoaks tidak terus menyebar dengan adanya polisi siber di 2021.

Ditambahkan Pratama bila memang polisi siber bisa menjalankan tugasnya sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, maka itu akan sangat baik.

Menurutnya, ide polisi siber harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Jangan hanya fokus pada hoaks saja, masyarakat sebenarnya perlu di kasus-kasus penipuan online.

Bila polisi siber ini misalnya bisa menyelesaikan berbagai kasus penipuan online dan pencurian akun media sosial, rasanya masyarakat akan sangat mendukung hal ini.

Baca juga : Jet Tempur Israel Lancarkan Serangan Ke Gaza

"Karena pada prakteknya, setiap ada penipuan online, masyarakat hanya bisa melapor dan sulit untuk menemukan pelaku serta mengembalikan dananya”, terang Pratama.

Deretan Kasus 2020

CISSReC menyebutkan sebagian kasus yang sempat heboh di tahun 2020. Pada akhir Januari situs penjual data kartu kredit yaitu Joker Stash mengeluarkan setidaknya empat list (daftar) data transaksi kartu kredit yang diperkirakan lebih dari 30 juta data transaksi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.