Jokowi Terusik Revisi UU Pemilu

 Sebelumnya 
"Beliau kan 4 tahun lagi selesai. Jadi, nggak ada sangkut paut dengan beliau sebenarnya. Tapi, beliau menyampaikan alangkah lebih baiknya yang namanya regulasi dibuat, dilaksanakan dulu baru diubah," ungkapnya. 

Terakhir, Jokowi berpesan, masalah RUU ini harus dibicarakan dari hati ke hati. Khususnya, oleh para ketum parpol. Agar tidak terjadi hal yang kontraproduktif.

Baca juga : Presiden Jokowi Targetkan 1 Juta Vakisinasi Per Hari

Arsul Sani menyampaikan hal serupa. Menurut Wakil Ketua MPR ini, Jokowi secara tidak langsung menyiratkan menolak revisi UU Pemilu. Jokowi ingin agar semua kekuatan politik mempertimbangkan betul revisi UU Pemilu yang disepakati masuk dalam Program Legislasi Nasional 2021. Termasuk soal gelaran Pilkada 2022 dan 2023. 

Kata Arsul, Jokowi menyampaikan, situasi ekonomi saat ini masih belum pulih. Jika ada hajatan politik yang berpotensi menimbulkan ketegangan antarelemen masyarakat, seperti halnya pilkada di daerah tertentu, khawatir akan mengganggu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan. "Presiden meminta agar dikaji betul manfaat dan mudaratnya," jelas Arsul, kemarin. 

Baca juga : Jokowi Terusik Kritik

Penolakan pemerintah terhadap wacana normalisasi Pilkada 2022 juga terlihat dari sikap Kementerian Dalam (Kemendagri). Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, Pilkada mestinya tetap digelar 2024 sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. "Tentu ada alasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa pilkada diserentakkan tahun 2024," kata Bahtiar, dalam keterangan tertulis, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.