Luhut Dilurusin Jubir

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, jadi sorotan karena bilang masih ada 2 juta data terkait Corona yang belum terintegrasi antara daerah dan pusat. Namun, juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, langsung meluruskan pernyataan bosnya, itu.

Pernyataan Luhut tadi disampaikan saat mengajak diskusi virtual sejumlah ahli mengenai penanganan Corona, Kamis (4/2). Saat itu, Luhut mengakui, data kasus Corona antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat belum terintegrasi dengan baik. Saat ini, Pemerintah Pusat terus berupaya melakukan sinkronisasi. Dari sinkronisasi itu, kemungkinan penambahan kasus Corona bakal terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Baca juga : Cari Cara Lawan Corona, Luhut Diskusi Dengan Sejumlah Epidemiolog

"Saya laporkan, hampir ada 2 juta data atau mungkin lebih itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Menko Kemaritiman dan Investasi itu. 

Lalu, Luhut memerintahkan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono segera merapikan data yang dimaksudnya. Paling lama, pertengahan Februari harus sudah beres. "Pak Wamenkes, Anda harus lihat bahwa data yang di-entry di daerah dengan apa yang di pusat itu beda," ucapnya.

Baca juga : Malaysia Beli 6,4 Juta Dosis Vaksin Sputnik V

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, yang hadir pada diskusi itu mempertanyakan ucapan Luhut. "Kok bisa, sampai 2 juta. Mungkin saja ada yang ganda," ucapnya, saat dimintai penjelasan Rakyat Merdeka, kemarin. 

Menurutnya, pemerintah harus memastikan kembali data kasus Corona yang tervalidasi. "Sebab, selama ini tidak menunjukkan keseriusan tentang kualitas data. Itu penyakit kronis Kemenkes dan Dinas Kesehatan," beber Pandu. 

Baca juga : Pahlawan Corona Tersisa 1,5 Juta

Selain Pandu dan Dante, diskusi itu dihadiri Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Hariadi Wibisono, Perwakilan Tim Sinergi Mahadata Universitas Indonesia Iwan Ariawan, Ketua Perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia Daeng Faqih, Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, serta perwakilan perhimpunan dokter lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Dicky Budiman menyatakan, Luhut menyampaikan ketidakselarasan data Corona antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, angka kematian tinggi, dan membludaknya kapasitas rumah sakit. Soal data, dia heran kenapa masih berbeda antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Padahal, testing merupakan indikator awal. "Kalau testing awal itu begitu besar, 2 juta itu besar dan tidak berdampak pada indikator telat," tuturnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.