Rakyat Maunya Bantuan, Bukan Dikasih Ancaman

 Sebelumnya 
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang merupakan tokoh satu partai dengan Jokowi, juga enggan langsung menerapkan sanksi kepada penolak vaksin Covid-19. Menurutnya, memberikan pemahaman akan lebih baik dari pada diancam-ancam.

"Yang belum setuju bisa kita arahkan, kita tarik ke belakang saja (ditunda). Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu, butuh dikasih data, butuh yakin," kata Ganjar di Kantor Gubernur, Semarang, kemarin.

Baca juga : Vaksinasi Covid Tahap II Untuk Pekerja Publik Dimulai 17 Februari 2021

Ahli epidemiologi Griffith University Australia, Dicky Budiman juga menyentil Perpres vaksinasi ini. Ia mengingatkan Pemerintah agar penanganan pandemi berdasarkan sains. Bukan asumsi.

"Vaksin itu harus sukarela karena hak asasinya ada di situ. Jangan pakai asumsi, kalau dipakai ancaman dan pemaksaan akan meningkat. Dalam literatur itu salah," kata Dicky, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Baca juga : Kemensos dan Sido Muncul Salurkan Bantuan Untuk Korban Bencana

Dalam fakta sejarah, lanjutnya, Amerika Serikat pernah punya pengalaman buruk vaksinasi. Yakni ketika dihantam wabah Smallpox. "Orang tua yang tidak mau divaksin, ketika itu ditodong pistol. Yang terjadi, nggak berhasil juga," terangnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.