Guys, Virus Gayus Muncul Lagi Nih...

 Sebelumnya 
Dalam keterangam pers ini, Sri Mulyani bicara panjang lebar. Sayangnya, ia tak membuka sesi tanya jawab yang biasa ia lakukan. Kepada wartawan, Sri Mulyani mengatakan, dugaan suap yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak ini terjadi awal 2020.

Aksi korupsi ini kemudian ditindaklanjuti unit kepatuhan internal Kemenkeu dan KPK. Saat ini, pegawai yang diduga terlibat suap itu telah dibebastugaskan dari jabatannya untuk memudahkan proses penyidikan.

Sri Mulyani menegaskan, tidak ada toleransi terhadap tindakan-tindakan korupsi, serta pelanggaran kode etik yang dilakukan seluruh atau oleh siapapun di lingkungan pegawai Kemenkeu. “Ini jelas merupakan pengkhianatan dan telah melukai perasaan dari seluruh pegawai baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani.

Baca juga : Sah! Sri Mulyani Hapus PPnBM Mobil Baru

Disebut pengkhianatan, karena saat ini Ditjen Pajak dan Kemenkeu tengah fokus melakukan pengumpulan penerimaan negara. Apalagi, pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara.

Kabar ini tentu saja membuat Sri Mulyani terpukul. Bagaimana tidak, hampir tiap tahun Sri Mulyani mengingatkan anak buahnya agar menjauhi korupsi. Soalnya, satu kasus korupsi bisa merusak citra institusi dalam waktu lama. Ia mencontohkan kasus Gayus Tambunan yang sampai saat ini melekat di pikiran rakyat dan menjadi stigma negatif.

Anggota Komisi XI DPR, Misbakhunn ikut menyorot kasus ini. Politisi Golkar ini mengatakan, kasus ini jadi momentum terbaik untuk mengevaluasi kinerja Sri Mulyani secara lebih menyeluruh.

Baca juga : Peringatan Sri Mulyani, Jangan Sampai Liburan Nataru Bikin Rem Darurat Diinjak Lagi

“Menteri Keuangan harus mengambil porsi tanggung jawabnya sebagai seorang menteri. Karena dampak dan risiko organisasi tetap ada di Kementrian Keuangan. Termasuk Menteri Keuangan harus menyiapkan mitigasi risikonya,” kata Misbakhun, kemarin.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menilai, kasus dugaan suap ini menunjukkan persoalan korupsi di lingkungan Ditjen Pajak tidak selesai hanya dengan menaikkan remunerasi pegawai.

“Mau dikasih sebesar apapun kalau celah korupnya masih ada, susah juga,” ujar Bhima, kepada Rakyat Merdeka, Rabu (3/3).

Baca juga : Awas, Buaya Lepas Di Sungai Cisadane

Tunjangan kepada pegawai di Ditjen Pajak, Kemenkeu memang paling tinggi di antara kementerian lain. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, para pegawai pajak paling sedikit mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp 5,3 juta per bulan. Sementara tunjangan paling besar diberikan pejabat eselon I sekitar Rp 117,3 juta.

Kasus ini tentu menambah daftar panjang pegawai pajak yang terlibat korupsi. Dari sekian banyak, kasus Gayus yang paling fenomenal. Mantan pegawai pajak ini jadi sosok terkenal pada 2010-2011 degan sejumlah kasus yang melibatkan banyak pejabat.

Pria bernama lengkap Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan itu menerima suap puluhan miliar terkait pengurusan pajak sejumlah perusahaan. Tak hanya itu, Gayus juga melakukan penggelapan dan pemalsuan paspor. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.