Dewan Pers

Dark/Light Mode

Harus Ada Implementasi Tegas Soal Larangan Mudik

Awas, Banyak Yang Nekat Pulkam Ngakali Petugas

Senin, 29 Maret 2021 07:00 WIB
Calon penumpang bersiap menaiki bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (26/3/2021). (Foto : ANTARAFOTO).
Calon penumpang bersiap menaiki bus di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Jumat (26/3/2021). (Foto : ANTARAFOTO).

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Diminta tak sekadar melarang mudik Lebaran. Tapi, harus disiapkan langkah antisipasi untuk mencegah warga yang nekat pulang kampung.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan pelarangan mudik ini harus diimbangi implementasi yang tegas di jalan raya, bandara, terminal dan sebagainya. Soalnya, meski mudik dilarang, diprediksi bakal tetap ada masyarakat yang nekat melakukannya.

“Kita lihat tahun lalu banyak masyarakat yang mengakali dengan berbagai macam cara untuk mudik,” kata Djoko kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Jika potensi ini tidak diantisipasi, bakal terjadi ledakan angka penderita Covid-19 pasca Lebaran. Secara psikologis, hal ini akan menurunkan kepercayaan (low trust) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Terutama vaksinasi.

Berita Terkait : Semoga Stok Vaksin Cukup Dan Semakin Banyak Yang Divaksin

“Nanti banyak masyarakat menilai gerakan vaksinasi yang sudah berjalan akan dianggap gagal jika terjadi ledakan penderita Covid,” wanti-wantinya.

Pemerintah diminta berkaca pada libur panjang sebelumnya dan libur Lebaran tahun lalu.

Djoko juga meminta Polri yang memiliki wewenang di jalan raya, untuk memperketat pembatasan mobilitas kendaraan.

Korps baju cokelat harus mewaspadai berbagai modus masyarakat untuk mudik. Di antaranya, menggunakan angkutan umum berpelat nomor hitam, serta menggunakan truk barang untuk mengangkut orang.

Berita Terkait : Komorbid, Ibu Menyusui Dan Penyintas Covid-19 Boleh Divaksin

Karena itu, rencana operasi di lapangan harus diperbaiki. Polisi diminta tak hanya menghalau kendaraan roda empat ke atas.

“Mudik menggunakan sepeda motor masih mungkin dilakukan. Karena jalan alternatif cukup banyak dan sulit dipantau,” ucap Djoko.

Dia bilang, jika pemerintah mau pakai cara tegas untuk melarang, caranya mudah. Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan yakni 6 sampai 17 Mei 2021, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta, dan pelabuhan dihentikan.

Tidak ada pengecualian. Hasilnya diyakini akan lebih terasa. “Memang banyak energi yang harus dikeluarkan di lapangan. Itu harga yang harus ditanggung pemerintah,” tutur Djoko.

Berita Terkait : Bentuk Rasa Syukur Dengan Membantu Orang Sedang Sakit

Dia menyadari, di satu sisi, kebijakan pelarangan mudik akan sangat berperan dalam mengendalikan penyebaran Corona. Tapi, di sisi lain, para pelaku industri transportasi, bakal kembali mengalami masa suram.

Dia pun menyarankan pengusaha transportasi darat diberikan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu.

Tidak ada koordinasi dengan Organda setempat. Juga tidak ada instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar.

Sementara Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyatakan, pihaknya tengah menyusun rencana tindak lanjut dari larangan mudik tersebut. [JAR]