Wali Kota Cimahi Pernah Kena Tipu KPK Gadungan

RM.id  Rakyat Merdeka - Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna ternyata pernah kena tipu orang yang mengaku-ngaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyerahkan duit ratusan kepada oknum gadungan itu.

Hal itu diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Dikdik menjadi saksi perkara Ajay yang didakwa menerima suap terkait proyek renovasi Rumah Sakit Kasih Bunda.

Dikdik menuturkan, kejadiannya sebelum Ajay terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). “Pak Wali Kota diminta sejumlah uang oleh orang yang mengaku dari KPK, beliau mengatakan Rp 1 miliar. Saya bilang, aduh mahal banget, kita uang dari mana,” ujarnya.

Baca juga : KPK Langsung Mengkeret

Dikdik menyebut nama orang yang mengaku KPK itu adalah Roni. Ia datang menemui Ajay membawa identitas. Sempat terjadi negosiasi. Uang yang diminta turun menjadi Rp 500 juta supaya tidak ditangkap.

“Pak Ajay meminta bantuan kepada saya, supaya disampaikan kepada kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) untuk iuran sukarela,” tutur Dikdik.

Uang “iuran” dikumpulkandi Asisten Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan Ahmad Nuryana. Terkumpul Rp 200 juta. Selanjutnya, uang diserahkan kepada Yanti, pegawai di perusahaan Ajay.

Baca juga : Ahok Kasih Jurus Wali Kota Dua Periode Ke Benyamin

Jaksa Penuntut Umum KPK Budi Nugraha mencecar kenapa tidak melaporkan permintaan uang ini ke KPK atau pun kepolisian. Menurutnya, tidak ada nama Roni di bidang penindakan KPK. Meski menduga Ajay kena tipu KPK gadungan, pihaknya akan menelusurinya.

Sementara Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta masyarakat mawas terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan lembaga antirasuah. “Agar mewaspadai apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengaku sebagai pegawai KPK dengan segala atribut palsunya dan kemudian melakukan pengancaman atau pemerasan,” katanya.

Penipuan seperti ini sudah sering terjadi. Pelaku mengaku bisa membantu menyelesaikan perkara hukum di KPK. “Kami memastikan, dalam menjalankan tugas, pegawai KPK dibekali surat tugas, identitas resmi, dan tidak meminta fasilitas atau pun imbalan apapun bentuknya kepada pihak yang ditemui,” tandas Ali.

Baca juga : Gakkum KLHK Tangkap Penjual Opsetan Harimau Sumatera Dan Gading Gajah

Sejumlah kasus pemerasan yang dilakukan KPK gadungan berhasil dibongkar. Korbannya, mulai dari kepala sekolah, kepala desa hingga kepala daerah. Jumlah kerugiannya pun beragam.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.