Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mendukung Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) yang menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan non aparatur sipil negara (ASN).
Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa Agung, tiga kepala badan termasuk Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres ini. Menurutnya, Inpres ini berkomitmen untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, non formal, rentan hingga pegawai pemerintah non-ASN.
"Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota, karena ini merupakan landasan bagi kita," kata Bima Arya, Kamis (22/4).
Baca juga : Sandi: Seluruh Dunia Harus Tahu, Cakupan Vaksinasi Di Bali Sudah 70 Persen
Kedua, kata Bima, Apeksi bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, hingga mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.
Disinggung upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun peraturan daerah.
"Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan," tegas Wali Kota Bogor ini.
Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini.
Baca juga : Awal Pekan, Rupiah Dibuka Joss
"Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Seperti hari ini, kita saat ini ketemu dengan Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja," ujarnya.
Ke depan, kata dia, BP Jamsostek akan melakukan komunikasi, menggerakan tim dari pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah.
"Karena pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial," jelasnya.
Direktur Keuangan BP Jamsostek, Asep Rahmat Suwandha berharap apa yang akan dilakukan oleh Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.
Baca juga : Presiden KSPSI Puji Keterbukaan Direksi Anyar BP Jamsostek
Kepala Kantor Cabang BP Jamsostek Jakarta Pulo Gebang Jefri Iswanto mendukung penuh dan optimalisasi agar terealisasinya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dengan gerakan I-Project.
"BP Jamsostek Kantor Cabang Jakarta Pulo Gebang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Kepesertaan BP Jamsostek, dimana pihaknya akan terus gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada suluruh masyarakat," ucapnya. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
