Dark/Light Mode

Semoga Tsunami Covid-19 Di India Tak Terjadi Di Indonesia

Senin, 26 April 2021 13:44 WIB
Mural lawan Covid-19/Dwi Pambudo RM
Mural lawan Covid-19/Dwi Pambudo RM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah mencegah masuknya warga negara India dan pelaku perjalanan dari India ke Indonesia mulai Sabtu, 24 April 2021. Pelayanan visa bagi warga Bollywood pun telah dihentikan sejak Kamis 23 April 2021.

Kebijakan tersebut diambil agar Indonesia terhindar dari tsunami Covid-19 seperti yang terjadi di India.

Direktur Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting mejelaskan, kebijakan tersebut untuk menyikapi dinamika terbaru lonjakan kasus harian Covid-19 di India. 

Menurutnya, penolakan masuk berlaku bagi seluruh orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan dari wilayah India dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. 

Baca juga : Plis, Jangan Maksa Mudik Ya!

"Selain menolak masuk orang asing, kami juga menghentikan sementara penerbitan visa bagi warga negara India," kata Jhoni, Minggu (25/4).

Selain itu, Pemerintah Indonesia membatasi pintu masuk di beberapa Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pintu masuk bagi WNI yang akan pulang ke Indonesia hanya melalui TPI Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Kualanamu, Bandar Udara Sam Ratulangi, Pelabuhan Laut Batam Centre, Pelabuhan Laut Sri Bintan Pura, dan Pelabuhan Laut Dumai.

"Bagi WNI yang masuk, tentunya tetap harus mengikuti protokol kesehatan ketat sesuai aturan dari Satgas Penanganan Covid-19," ujarnya.

Ya, pemerintah memang membuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan kasus Covid-19. 

Baca juga : Imigrasi Pulangkan 32 WN India Yang Ditolak Masuk Indonesia

Baru-baru ini, Satgas Penanganan Covid-19 membuat surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin ke luar kota sebelum dan sesudah mudik Lebaran 2021. 

Surat Edaran Satgas Covid-2021 itu adalah adendum SE 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

Adendum yang diteken pada 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). 

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo berharap, keputusan pemerintah itu bisa meniadakan mudik dan mencegah tsunami Covid-19 seperti di India. 

Baca juga : PM Malaysia Tiba Di Indonesia

“Dengan adanya pengetatan, masyarakat akan berpikir ulang ketika mau melakukan perjalanan," katanya.

Sedangkan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan mengajak masyarakat menjadikan tsunami Covid di India sebagai pelajaran.

Masyarakat di zona merah harus melakukan upaya-upaya yang konkret, misalnya beribadah di rumah lebih afdol.

"India harus dijadikan pelajaran berharga jangan sampai terulang di Indonesia. Pelajaran berharga betul-betul dicamkan agar tak terulang. Momentum landai Ramadan harus dipertahankan," kata Buya Amirsyah. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.