Jokowi Ngomelin Kepala Daerah: Cepet Belanjain!

 Sebelumnya 
Menurut dia, dengan proyeksi itu, Indonesia berpotensi mengalami kontraksi selama empat kuartal secara berturut-turut. Dimulai sejak kuartal II-2020 yang tercatat minus 5,32 persen.

Sementara, untuk kinerja ekonomi kuartal II-2021 su­dah akan menunjukkan tren pemulihan atau masuk pada zona positif. Sejalan dengan akselerasi percepatan vaksinasi yang memunculkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

“Kuartal I-2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi, yakni di kisaran minus 0,9 persen hingga minus 0,6 persen (year on year/yoy). Kita tunggu pengumuman Ba­dan Pusat Statistik (BPS) tanggal 5 Mei 2021,” katanya.

Baca juga : Selalu Pakai Masker, Jokowi Ingatkan Warga Jangan Sepelekan Covid-19

Suharso menilai, krisis akibat Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun lalu hingga saat ini, merupakan krisis terberat yang dialami Indonesia.

“Hingga saat ini kita masih meng­hadapi tantangan berat. Mungkin terberat sejak krisis finansial Asia 1998 dan 1999,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan ekonomi China dapat dijadikan contoh sebagai negara yang pu­lih sangat cepat usai pandemi. Perlahan tapi pasti, ekonomi China mulai pulih pada kuartal II-2020 tumbuh 3,2 persen.

Baca juga : Lapangan Kerja Terwujud, Mendagri Imbau Pemerintah Daerah Permudah Izin Berusaha

“Pemulihan ekonomi China su­dah terjadi sejak kuartal II-020 dan bahkan mengalami rebound pada kuartal I-2021 dengan tumbuh 18,3 persen. Pemulihan ekonomi berlangsung sangat cepat dan tepat didorong keberhasilan mereka mengendalikan penyebaran Covid-19,” jelas Suharso.

Sementara, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dana pemda yang parkir di bank mengindikasikan pola anggaran yang tidak berbeda dari kondisi normal.

Padahal, saat kondisi Covid-19 anggaran diperlukan untuk per­cepatan pemulihan ekonomi.

Baca juga : Kerja Sama Ekspor Tanaman Hias Rp 2,1 Triliun, Mentan Ingin Hadirkan Banyak Senyum Dari Petani

“Pelaku usaha di daerah misalnya, yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa Pemda akan terpengaruh jika serapan anggaran lambat,” ujarnya.

Bhima meminta pemerintah pusat melecut belanja Pemda. Pemerintah pusat juga bisa merombak sanksi kepada kepala daerah dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menghentikan tunjangan perjalanan dinas sela­ma beberapa bulan jika performa serapan masih buruk.

Pemerintah pusat juga bisa menambah sanksi pemangkasan anggaran dana transfer daerah tahun berikutnya sebagai efek jera agar Pemda bergerak lebih cepat,”saran Bhima. [KPJ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.