Gubernur Mahyeldi: Sumbar Butuh Instansi Kelola Potensi Perantau

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melirik potensi potensi perantau Minang di berbagai provinsi di Indonesia hingga luar negeri, untuk memaksimalkan pembangunan daerah.

Menurut Mahyeldi, untuk itu,  provinsi Sumbar membutuhkan instansi yang khusus mengelola potensi para perantau tersebut.

"Potensi perantau Minang sangat besar. Bisa membantu kampung halaman dari sisi ekonomi, juga bidang pendidikan. Karena itu harus ada instansi yang mengelola," kata Gubernur Mahyeldi saat melantik dan mengukuhkan kembali jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Jumat petang (21/5/2021).

"Sudah saatnya Sumbar go international, banyak orang Minang ada di mana-mana. Seperti perantau Minang yang ada di luar negeri dan luar Sumbar. Bukan hanya di Amerika dan China masih banyak lagi di negara lain," ucap Mahyeldi.

Baca juga : Pj Gubernur Kalsel Minta Vaksinasi Untuk Lansia Digelar Door to Door

Menurut Mahyeldi, di tengah tantangan yang berat ini Sumbar harus jeli menangkap peluang. Pandemi Covid-19 belum tentu selesai.

Peluang peluang yang ada harus dicermati, dan menyiapkan diri agar di saat situasi telah pulih mampu bersaing. Kendati begitu, dalam menghadapi kondisi sulit ini Mahyeldi meminta semua pihak tak boleh pesimis.

Di saat perdagangan global mengalami perlambatan, Sumbar kata dia, justru harus bergerak lebih cepat, gesit dan responsif. Terutama yang ada di luar negeri, Gubernur Sumbar meminta ada perwakilan di luar negeri guna menawarkan potensi yang dimiliki Sumbar.

"Banyak sektor yang bisa kita tawarkan di negara lain, seperti adat istiadat, pariwisata, dan produk khas Minangkabau hasil usaha UMKM kita," kata Mahyeldi.

Baca juga : Transmigrasi Salah Satu Solusi Atasi Konflik Papua

Sebelumnya dalam struktur pemerintahan Provinsi Sumbar ada Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau yang bertugas untuk menjalin komunikasi dan mengelola potensi perantau Minang. Namun dengan perubahan nomenklatur berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Pergub Nomor 74 Tahun 2020, maka biro tersebut diubah menjadi Biro Administrasi Pembangunan.

Mahyeldi menilai hal itu menjadi sebuah kerugian bagi Sumbar. Ke depan akan dikomunikasikan kembali dengan Kemendagri untuk mengakomodasi keberadaan instansi yang mengelola potensi perantau.

"Sekarang kita jalankan dulu yang ini. Namun secara bersamaan kami akan sampaikan hal ini pada Kemendagri agar potensi perantau ini tidak tersia-siakan," katanya.

Ia menyebut bantuan perantau, baik di berbagai provinsi di Indonesia maupun di luar negeri, sangat besar artinya untuk daerah. Banyak kerja sama antardaerah yang terlaksana karena peran perantau.

Baca juga : Buruh Dikasih Kado Vaksin

Karena itu, ke depan, selain instansi yang mengelola komunikasi dengan perantau, ia juga berencana untuk menunjuk individu sebagai perwakilan Pemprov Sumbar di berbagai daerah, termasuk luar negeri. Hal itu sudah pernah dilakukannya sewaktu menjadi Wali Kota Padang dan memberikan dampak positif bagi daerah.

"Padang punya perwakilan di Norwegia, Australia, Belanda dan beberapa negara lain. Pemprov Sumbar juga akan mencoba menerapkan hal yang sama," tandasnya.[MEL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.