Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pemulihan Ekonomi Bisa Tak Optimal

Menkeu Kesal Anggaran Daerah Ngendap Di Bank

Kamis, 27 Mei 2021 05:15 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Foto : Dok Kementerian Keuangan).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. (Foto : Dok Kementerian Keuangan).

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyesalkan masih rendahnya serapan anggaran belanja daerah jelang pertengahan tahun.

Kebanyakan, anggaran ini dipakai untuk belanja pegawai ketimbang belanja yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Sampai akhir April 2021, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru mencapai Rp 143,89 triliun. Jum­lah tersebut hanya 12,7 persen dari outlook belanja daerah di akhir ta­hun ini senilai Rp 1.134,16 triliun.

Baca juga : Unilever Vaksinasi 10 Ribu Karyawan Dan Keluarganya

“Akibat serapan belanja yang rendah ini, membuat pemerintah daerah tidak optimal mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan realisasi APBN periode April 2021, kemarin.

Menurut dia, pada Januari-April 2021 serapan turun 8,4 persen year on year (yoy) atau mencapai Rp 157,19 triliun dibandingkan Januari-April 2020.

Selain serapan belanja yang lam­bat, Sri Mulyani juga geram belanja daerah mayoritas masih didominasi belanja pegawai. Realisasinya men­capai 21,7 persen atau Rp 84,63 triliun dari total pagu belanja pe­gawai Rp 389,36 triliun.

Baca juga : Pak Jokowi Kasih Angin Ke Novel Cs

Sementara, belanja barang dan jasa hanya tumbuh 10,2 persen atau Rp 31,04 triliun. Selain itu, belanja modal realisasinya juga masih ren­dah, baru 4,4 persen atau Rp 7,94 triliun dari pagu Rp 182,51 triliun.

Lalu, untuk belanja lainnya ter­catat realisasinya Rp 20,28 triliun atau 7,9 persen dari outlook akhir 2021 sejumlah Rp 257,25 triliun.

“Saat kami (pemerintah pusat) melakukan counter cyclical in action untuk melindungi rakyat dan memulihkan ekonomi yang dihantam pandemi Covid-19, be­lanja daerah justru masih belum sinkron,” jelasnya.

Baca juga : Jaga Pemulihan Ekonomi, Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran Harus Diantisipasi

Tak hanya itu, mantan Direk­tur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengkritik dana dari pe­merintah pusat yang ditransfer ke daerah belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

“Sesampainya di daerah, uang itu hanya mengendap di bank,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.