Jangan Anggaran Habis, Tapi Nggak Ada Baunya

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan wejangan kepada kepala daerah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, memastikan anggaran terealisasi pada program prioritas.

Presiden Jokowi memapa­kan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indone­sia pada kuartal II-2021 di atas 7 persen.

“Hati-hati di kuartal II, berarti di April, Mei dan Juni. Kuartal II itu sangat menentukan pertum­buhan ekonomi 2021, kita bisa melompat naik atau tidak. Kalau tidak, kuartal berikutnya kita akan sangat berat,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, Rabu (14/4).

Baca juga : Jelang Ramadhan, Paxel Ekspansi ke Sumatera dan Hadirkan Layanan Baru

Jokowi mengakui, mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen merupakan target berat. Oleh sebab itu, butuh dukungan seluruh kepala daerah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk mendorong pertum­buhan ekonomi.

Agar target bisa tercapai, Jokowi menyampaikan sejumlah permintaan, peringatan, dan we­jangan kepada kepala daerah da­lam menjalankan tugasnya. Per­tama, meminta kepala daerah tidak memperlambat pemberian izin investasi.

Presiden ingin setiap kepala daerah memberikan dukungan penuh pada pelaksanaan UU No­mor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Karena, implementasi aturan itu akan membuka investasi.

Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Belum Dibahas

“Jangan memperlambat yang namanya izin investasi, karena investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya, kalau memper­lambat izin, juga memperlambat penciptaan lapangan kerja di daerah yang dipimpin oleh saudara-saudara sekalian,” ucapnya.

Apabila izin investasi diper­lambat, lanjut Jokowi, itu berarti pertumbuhan ekonomi daerah susah digenjot. Hal itu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hati-hati, kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat, arti­nya juga ekonomi nasional tidak akan meningkat,” ucapnya.

Baca juga : Pelaku Perusahaan Angkutan Laut Nasional Harus Dilindungi

Dalam hal investasi, ia mem­inta, kepala daerah bercermin pada Badan Koordinasi Penana­man Modal (BKPM). Menurut Mantan walikota Solo itu proses pemberian izin investasi di BKPM sangat cepat sekali.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.