Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Program Kartu Prakerja hanya salah satu dari banyak sekali instrumen perlindungan sosial pemerintah yang masih berjalan untuk meringankan beban rakyat Indonesia akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, manfaat nyata program ini telah dirasakan oleh para penerimanya, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi. Serta meningkatkan keterampilan kerja.
Kesimpulan itu disampaikan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari saat menjadi narasumber ‘Indonesia Town Hall’ Metro TV bertema ‘Bangkit dari Pandemi’, awal pekan ini.
Denni Purbasari hadir bersama tiga narasumber lain yakni Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah, serta pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar. Selain itu, di Grand Studio Metro TV hadir juga pakar ekonomi Aviliani sebagai panelis.
Denni memaparkan, pada 2020, tahun pertama pelaksanaan program, Kartu Prakerja menjangkau 5,5 juta penerima dari Rp 20 triliun anggaran yang diamanatkan. Sementara itu, pada kuartal pertama 2021, manfaat Program Kartu Prakerja dirasakan oleh 2,77 juta peserta baru.
"Dari Rp 10 triliun anggaran di tahun ini, penyerapannya sudah 98 persen," kata doktor ekonomi lulusan University of Colorado Boulder, Amerika Serikat ini.
Baca juga : Sudah Teruji, PPP Diminta Sukseskan Visi Aceh Hebat
Menurut dia, Program Kartu Prakerja memberi solusi konkret karena insentif Rp 2,4 juta yang diterima setiap peserta dapat menopang daya beli di masa sulit seperti ini.
"Bantuan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan itu, jika dihitung angkanya, lebih dari 50 persen kebutuhan makanan keluarga penerima Kartu Prakerja di Indonesia," terangnya.
Dengan insentif senilai Rp 600 ribu per bulan ini, tambah Denni, penerima Kartu Prakerja dapat menggunakannya untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, sekaligus menciptakan konsumsi dan memutar roda perekonomian setempat.
Untuk bisa mendapatkan insentif itu, para penerima Kartu Prakerja dihadapkan pada syarat khusus, yakni harus menyelesaikan minimal satu pelatihan di ekosistem Kartu Prakerja.
"Mengapa harus ikut pelatihan? Karena program ini konsepnya conditional cash transfer. Jadi, meski mengincarnya insentif, tetapi mereka diperkenalkan dengan model belajar baru, yang memungkinkan mendapat skill baru, baik skilling, reskilling, maupun upskilling," kata Deputi Perekonomian Kantor Staf Presiden 2015-2020 itu.
Baca juga : Sempat Terbakar, KSOP Klaim KM Karya Indah Layak Berlayar
Dia menjelaskan, alasan penerima Kartu Prakerja diwajibkan untuk mengikuti pelatihan, tak lain karena khittah program ini sebagai bantuan pembiayaan peningkatan kompetensi dari pemerintah.
"Pelatihan peningkatan keterampilan tidak hanya untuk yang menganggur, tapi juga bagi para pekerja. Dunia terus berubah, jadi mereka yang sudah bekerja pun perlu memperbaharui keterampilan secara terus menerus," kata Denni.
Pada kesempatan ini, Denni juga memaparkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik yang baru dirilis Mei 2021. Survei yang dilakukan pada Februari 2021 itu menyebut bahwa 90,97 persen penerima Kartu Prakerja menganggap program ini dapat meningkatkan keterampilan kerja mereka.
Selain itu, Survei Cyrus Network pada Mei 2021 menyebutkan, 98,7 persen responden merasa mendapat manfaat dari pelatihan Kartu Prakerja. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 92,6 persen penerima Kartu Prakerja merasa bahwa ilmu yang didapatkan dalam pelatihan Kartu Prakerja bisa diaplikasikan di tempat kerja atau tempat usaha.
"Dengan demikian jelas bahwa 1.561 jenis pelatihan yang disediakan 179 lembaga pelatihan di ekosistem Kartu Prakerja dinyatakan relevan oleh para penerimanya, termasuk kelompok marginal di daerah tertinggal, purna pekerja migran, dan juga penyandang disabilitas," kata Denni.
Baca juga : 51 Pegawai KPK Dipecat, 24 Sisanya Selamat
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengakui peran penting Kartu Prakerja sebagai instrumen perlindungan sosial di masa pandemi. Timboel mengungkapkan, pada 2020 ada berbagai jenis perlindungan sosial dari pemerintah seperti Bantuan Subsidi Upah, Insentif Pajak Penghasilan, Relaksasi Iuran untuk Perusahaan dan Kartu Prakerja.
"Tapi, pada 2021 ini tampaknya hanya Kartu Prakerja yang masih berjalan. Di sinilah program ini bisa menopang konsumsi masyarakat, khususnya para pekerja sehingga memicu pergerakan barang dan jasa lebih baik lagi," tukasnya.
Sementara itu, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengingatkan, tidak ada program yang sempurna. Dia berharap pelaksana program Kartu Prakerja melakukan evaluasi dan perbaikan terus menerus.
"Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Jadikan Kartu Prakerja sebagai program utama dalam upaya kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di Indonesia," pungkasnya. [NDA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
