Dark/Light Mode
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
RM.id Rakyat Merdeka - Poster penyelenggaraan Konvensi Calon Presiden Nahdlatul Ulama (Capres NU) 2024 ramai tersiar di berbagai platform media sosial beberapa hari ini.
Dalam poster, nampak sejumlah wajah tokoh NU. Dari mulai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, putri Presiden Gus Dur Yenny Wahid, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Adapula wajah Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas. TIM SEMBILAN PBNU diklaim sebagai penyelenggara Konvensi Capres NU 2024. Ternyata, poster yang tersebar itu hoaks.
PBNU tak pernah berinisiatif menyelenggarakan agenda politik ini. Lembaga Dakwah PBNU, melalui akun Twitter resminya @dakwahnu1926 menegaskan, poster ini tidak benar.
Baca juga : PKS Mulai Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024
"Itu poster dan polling hoaks. Saya pastikan tidak ada Tim Sembilan dari PBNU untuk konvensi Capres NU 2024," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Andi Najmi Fuaidi.
Ditegaskan pula, agenda Konvensi Capres NU 2024 itu tidak akan pernah terjadi selama tidak ada perubahan putusan dari Muktamar tentang posisi NU sebagai jamiyah diniyah ijtimaiyah atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
NU, lanjut Andi, masih teguh memegang khittah. NU Bukan lembaga politik, tidak pula berpolitik praktis.
"NU ini organisasi sosial keagamaan yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Demikian kalau kita mau mengacu pada putusan muktamar terakhir yang tidak diubah. Itu ada di dalam anggaran dasarnya. Secara organisasi seperti itu," tegasnya.
Baca juga : Panas Peta Capres 2024
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj juga sebelumnya menegaskan, organisasinya tidak punya agenda politik praktis.
"Kita harus benar-benar paham jati diri NU yang sebenarnya, tidak ada agenda politik praktis," ujar Kiai Said.
Namun, meski tidak memiliki agenda politik praktis, tetapi Nahdliyin, diimbau memahami politik. Ini agar warga NU tidak mudah terhasut dan termakan agenda politik.
"Ketua Umum PBNU harus mengerti politik walau pun tidak boleh berpolitik. Itu artinya kita harus sadar Khittah Nahdliyah pertama didirikan oleh Mbah Hasyim (pada) 1926," ujar Kiai Said.
Baca juga : Ekspor Pertanian Ke China Surplus Rp 24 T
Nahdliyin, tidak dilarang untuk berpolitik. Namun secara organisasi, NU harus menjaga jarak dengan partai politik dan berbagai aktivitas yang dilakukan partai politik. Tujuannya agar NU tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. "Kita harus jaga jarak dengan semua partai politik," pungkas Kiai Said. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
