Dark/Light Mode

Mau Diterapkan Di Pilkada, Pileg Dan Pilpres 2024

Bawaslu: E-Voting Masih Sulit Diterima Masyarakat

Jumat, 25 Juni 2021 06:30 WIB
Komisioner Bawaslu Pusat Fritz Edward Siregar. (Foto: Humas Bawaslu RI)
Komisioner Bawaslu Pusat Fritz Edward Siregar. (Foto: Humas Bawaslu RI)

 Sebelumnya 
“Apakah ini akan diterapkan di Indonesia secara keseluruhan. Tapi, ini semua perjalanannya masih panjang,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Evi, sistem Pemilu langsung masih terbaik di Indonesia, karena pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan secara langsung dengan disaksikan pemilih, saksi dari partai pengusung hingga penyelenggara Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai transparansi bagi semua pihak.

Di masa pandemi Covid-19, lanjut Evi, Pilkada Serentak dilakukan pada 9 Desember 2020 di 275 daerah. Pemilu tetap dilakukan secara langsung, meski KPU harus berpikir keras untuk mencari langkah penyebar penularan Covid-19 pada saat hari pemungutan suara.

Baca juga : Puan Capres Banteng Semakin Sulit Dijegal

Di lain hal, Evi melihat, saat ini masih banyak kekurangan dari e-voting. Di antaranya, mudah diretas oknum tak bertanggung jawab dan kerahasiaan tidak dapat terjamin dengan baik.

Kata Evi, pihak KPU sudah menawarkan elektronik rekapitulasi yang bertujuan untuk mempercepat proses penghitungan suara dan mengurangi kontak di antara para penyelenggara Pemilu, saksi dan Panwas di satu tempat.

“Jadi tinggal kirim foto hasil penghitungan suara ke KPU untuk penghitungan berjenjang. Data suara bisa diakses publik. Jadi cepat, kurangi interaksi dan transparansi tetap terjamin, namun kerahasiaan tetap terjamin,” ungkapnya.

Baca juga : PPP Ogah Asal Pilih Cagub

Sementara, Director of Program Development and Innovation Center Staffan Darnolf mengatakan, sudah banyak negara meninggalkan e-voting sebagai sistem pemungutan suara dalam Pemilu, seperti Norwegia, Jerman dan Australia.

Salah satu alasan utama tiga negara ini memutuskan meninggalkan e-voting, yakni meski sudah mengeluarkan puluhan juta dolar untuk sistem ini, karena kurang kepercayaan pada sistemnya, meski negara itu sudah mengeluarkan puluhan juta dolar untuk sistem itu.

Permasalahan ada saat ini, ujar Staffan, pemilih tidak percayasuara mereka akan aman dari retasan para hacker dan tidak bisa melihat suara mereka sendiri. Bahkan, mereka rentan diintimidasi untuk memilih calon pemimpin yang ada. “Masalahnya, kerahasiaan pemilih dalam e-voting tidak bisa terjamin,” jelasnya.

Baca juga : Syamsu Djalal Harap Pengurus Mada LMPI DKI Jakarta Bawa Manfaat Bagi Masyarakat

Kekhawatiran lainnya, bagian hacking. “Kepercayaan sistem e-voting menjadi kekhawatiran yang perlu diperhatikan,” pungkasnya. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.