Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Genjot Digitalisasi UMKM Saat PPKM Darurat
Pemerintah Kudu Benahi Jaringan Internet Di Desa
Selasa, 6 Juli 2021 05:35 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Penggunaan digitalisasi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu ditingkatkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Pasalnya, PPKM Darurat membuat terbatasnya jam operasi sentra-sentra ekonomi, seperti pasar, swalayan, restoran hingga lapak untuk berjualan.
“Ini peluang besar meningkatkan tren transaksi ekonomi digital. Peluang ini perlu dimanfaatkan oleh UMKM,” kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Noor Halimah Anjani dalam keterangannya Kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : PPKM Darurat, Digitalisasi UMKM Kian Mendesak
Namun sayang, menurut Halimah, belum semua UMKM mampu beroperasi secara digital. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, baru 16 persen dari 64 juta UMKM di Indonesia yang sudah terhubung dalam ekosistem ekonomi digital.
Karena itu, program digitalisasi yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan harus menjadi fokus pemerintah.
“Penting bagi pemerintah untuk memastikan UMKM dapat bertahan selama masa PPKM Darurat dan setelahnya,” jelas Halimah.
Baca juga : Penyaluran Bansos Kudu Tepat Sasaran
Penelitian yang dilakukan Danareksa Research Institute juga memperlihatkan, adanya kesenjangan digital antara UMKM yang mulai mengadopsi digitalisasi di masa pandemi.
Sebanyak 41 persen dari mereka yang mulai menggunakan platform digital berada di wilayah DKI Jakarta. Sementara di luar Pulau Jawa, pengguna platform digital baru mencapai 16 persen.
Menurut Halimah, rendahnya adopsi teknologi digital pada UMKM dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, kurangnya pengetahuan dan skill dalam menggunakan layanan digital.
Baca juga : Cegah PHK, Pemerintah Beri Insentif Pelaku Usaha!
Lalu, merasa lebih nyaman berjualan secara offline dan ada juga yang tidak merasa aman melakukan transaksi digital.
Karena itu, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan agar pengusaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualannya.
Kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian perlu ditingkatkan.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya