Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta masyarakat untuk menghentikan debat kusir soal penanganan Covid-19 di Tanah Air. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono mengatakan, faktanya lonjakan korban sudah terjadi.
Menurutnya, yang perlu dilakukan saat ini adalah bersama-sama fokus keluar dari lonjakan Covid-19. "Sekarang waktunya untuk fokus menggalang dukungan agar dapat keluar dari situasi ini," katanya dalam webinar bertajuk PPKM Darurat, Indonesia Selamat yang diselenggarakan secara virtual oleh Divisi Humas Polri, Rabu (7/7).
Rusdi berharap, masyarakat mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 3-20 Juli 2021. Ini demi kepentingan bersama keluar dari situasi lonjakan Covid-19 saat ini.
Baca juga : KPK Pastikan Tetap Kawal Bansos Covid-19
"Mari tunjukkan kehebatan kita dengan disiplin dan menaati PPKM Darurat. Kita hebat Indonesia selamat," tegasnya.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, Rabu (6/7), jumlah kasus postif kembali melonjak mencapai 31.189 pasien. Sehingga jumlah total kasus Covid 19 di Indonesia mencapai 2.345.018 pasien.
Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengatakan, perlu sikap optimisme dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di tanah air. "Optimisme itu lebih menyehatkan, lebih bermanfaat untuk diri dan lingkungan sekitar, sehingga membuat masa depan lebih cerah," imbaunya.
Baca juga : Kemlu Inggris Minta Maaf Atas Larangan Staff LGBT+ Di Masa Lalu
Mengenai cara menumbuhkan optimisme, kata Arzeti, ada beberapa cara di antaranya dengan bersyukur, perbanyak senyum, olahraga, diet sehat, dan konsumsi vitamin D, berpikir maju, berhenti menyalahkan orang lain, dan menyebarkan kabar baik.
Ia memberi contoh sisi positif yang perlu disyukuri saat pemberlakukan PPKM Darurat karena lonjakan Covid-19 saat ini, yaitu banyak waktu untuk keluarga dan diri sendiri. "Tidak perlu berjibaku dengan kemacetan dan polusi, badan lebih sehat dan menyehatkan," katanya.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi mengungkapkan, PPKM Darurat diterapkan di 124 dari 128 (96,8 persen) kabupaten atau kota di Pulau Jawa. "Ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan PPKM Darurat, baik untuk Pemda, dunia usaha maupun masyarakat," tegasnya.
Baca juga : Legislator Golkar Supriansa Minta Polri Sikat Penimbun Obat Corona
Sementara itu, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Rudy Antariksawan dalam paparanya menuturkan, terkait pelaksanaan PPKM Darurat, Polri melibatkan 21.618 personel untuk mengamankan 407 lokasi pembatasan atau penyekatan dan pengendalian mobilitas di wilayah Jawa sampai Bali.
Rudy menjelaskan, dari 3 hari pelaksanaan operasi, diperoleh sejumlah temuan antara lain masyarakat banyak yang belum paham pelaksanaan PPKM Darurat karena masih di tahap awal. Banyak pengemudi yang tidak punya kepentingan urgent, masih ditemukan pengemudi yang nekat, banyak masyarakat yang tidak sadar akan dampak terpapar Covid-19, dan kurangnya pemahaman petugas tentang kriteria sektor esensial dan kritikal yang boleh eraktivitas.
"Untuk itu Polri mengedepankan tindakan preventif edukatif secara terukur, tegas, dan humanis kepada warga masyarakat dengan tahapan: pemberian himbauan, teguran simpatik, dan tindakan tegas," tandasnya. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
