Perkumpulan Kader Bangsa: Vaksin Gotong Royong Sejalan Rasa Keadilan Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah pengamat mendukung langkah Pemerintah untuk membuka layanan vaksin berbayar atau vaksin gotong royong yang dilakukan Kimia Farma. Merujuk pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir, vaksinasi gotong royong individu merupakan perluasan dari program vaksinasi gotong royong yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 tahun 2021.

Biaya vaksinasi individu ini bukan dari dana APBN. Program tersebut juga tidak mengganggu pelaksanaan vaksinasi gratis yang tengah berjalan. Erick menyatakan, program vaksin gotong royong individu merupakan opsi pemerintah untuk memperluas pelaksanaan vaksinasi nasional.

Berdasarkan hal tersebut, pengamat sosial politik Airlangga Pribadi Kusman memuji terobosan pemerintah menghadirkan vaksin gotong royong individu melalui BUMN. Menurutnya, dalam kondisi krisis, negara harus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memenuhi rasa keadilan.

“Mereka yang mampu, terutama dari kalangan kelas menengah ke atas, sudah seharusnya membayar vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara cepat”, ujar pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya ini, saat diskusi daring bertajuk ‘Moral Politik Dan Strategi Sosial Ekonomi Menghadapi Pandemi’ yang dilaksanakan Perkumpulan Kader Bangsa, Senin malam (12/7).

Menurut doktor lulusan Murdoch University Australia ini, dengan kehadiran program vaksin berbayar yang diperuntukkan khusus pada segmen masyarakat tertentu seperti korporasi, WNA, serta masyarakat yang berkemampuan, alokasi dana program vaksin Pemerintah bisa refocusing.

“Vaksin gratis dijalankan, terutama menyasar pada kalangan kelas menengah rentan dan kelas menengah ke bawah. Apabila mereka yang termasuk "the have" atau mungkin warga negara asing juga mendapatkan fasilitas vaksin gratis, hal ini justru bisa mengarah pada sikap yang bertentangan dengan rasa keadilan,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga mengatakan, keberadaan vaksinasi berbayar ini dapat membantu Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran terhadap program lain seperti pelaksanaan testing yang massif serta membangun infrastuktur perawatan atau fasilitas kesehatan untuk pasien Covid-19.

“Kebijakan vaksinasi berbayar ini sangat bisa diterima. Namun, syaratnya juga jelas bahwa vaksin gratis yang diberikan kepada rakyat juga harus memiliki kualitas vaksin terbaik,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.