Dark/Light Mode

Jaga Faskes Tidak Kolaps Dan Cegah Fatalitas

Perpanjangan PPKM Darurat Mesti Dioptimalkan

Selasa, 20 Juli 2021 20:45 WIB
Penyekatan yang dilakukan polisi dalam masa PPKM Darurat di Kalimalang, Jakarta Timur. (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)
Penyekatan yang dilakukan polisi dalam masa PPKM Darurat di Kalimalang, Jakarta Timur. (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Banyak pihak yang mendukung perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tetapi, mereka meminta penerapannya dioptimalkan untuk memastikan fasilitas kesehatan tidak kolaps. Soalnya, saat ini angka ketersediaan ranjang rumah sakit sudah lebih dari 90 persen.

Selain itu, PPKM Darurat juga harus mampu mencegah fatalitas. Saat ini, angka kematian masih tinggi, mencapai 1.200 orang per hari. Tenaga kesehatan (nakes) pun banyak yang jadi korban.

Sebanyak 405 dokter gugur sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Jumlah itu berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per Minggu (27/6). Sementara Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyebut kurang lebih 1.000 perawat positif terinfeksi virus Corona sejak libur Lebaran Mei 2021.

PPKM Darurat yang sudah berjalan, dinilai tidak ideal karena masih memiliki kelemahan. Karena itu, perlu dievaluasi dan dioptimalkan. 

Berita Terkait : 26 Juli, Jokowi Kasih Sinyal Pelonggaran PPKM Darurat, Syaratnya Kasus Turun Terus

Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat menilai, tak ada artinya jika PPKM Darurat diterapkan hanya di atas kertas, tanpa implementasi yang benar di lapangan.

"Ya, PPKM lebih tegas lagi jangan cuma soal regulasi, aplikasi di lapangan harus nyata, tegas dan memberi sanksi tanpa pandang bulu," ujar Jajat, Selasa (20/7).

Terpisah, Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman juga mendukung perpanjangan PPKM Darurat.

Namun, dia khawatir perpanjangan PPKM Darurat tak bisa meredam kolapsnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Berita Terkait : Politisi PKB Minta Penegakan PKKM Darurat Lebih Humanis

Meski Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berencana menambah sumber daya dan rumah sakit darurat, tetapi hal itu belum bisa menjawab keadaan tenaga kesehatan yang mulai tumbang saat ini.

Dia meminta testing dan tracing dimaksimalkan dalam masa PPKM Darurat ini. Tanpa tracing dan testing, katanya, PPKM Darurat tidak akan berdampak signifikan. Idealnya, testing dilakukan sampai satu juta per hari.

"Kalau di Indonesia berusaha mengejar sekitar 400 ribu, saya lihat itu belum memadai karena harus menuju satu juta ya," tuturnya kepada RM.id, Senin (19/7).

Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono juga sepakat dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM Darurat. Soalnya kasus Corona di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Berita Terkait : Bebas Hari Ini, Pelanggar PPKM ALS Imbau Masyarakat Patuhi Aturan

"Mau cepat (perpanjangan) bisa, mau lama juga bisa. Kalau mau cepat ya (kebijakan PPKM Darurat) harus benar-benar dikerjain," tutur Pandu.

Meski begitu, sama seperti Dicky, Pandu menjelaskan seharusnya pemerintah melakukan sejumlah evaluasi. Tidak hanya soal kebijakan PPKM Darurat, melainkan juga terkait testing, tracing, hingga vaksinasi.
 Selanjutnya