Dirjen Kemenkumham Anggap Perubahan Statuta UI Hanya Persoalan Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Freddy Harris menilai, perubahan statuta Universitas Indonesia (UI) sebenarnya adalah sesuatu hal yang wajar. Freddy menyebut, perubahan statuta UI oleh pemerintah hanya sebatas persoalan politik.

"Kalau UI mau merubah sebuah statutanya, tapi UI masih dibawah pemerintah, di perjalanan berubah, ya biasa aja, cuma kan nanti perubahannya pasti terekam, kenapa itu berubah, saya juga engga tau kenapa itu berubah," kata Freddy Harris saat mengikuti diskusi bertema 'Menimbang Revisi Statuta UI, Mengapa Harus Ada?' yang digelar secara virtual, Minggu (24/7).

Baca juga : Sekjen Kemenkumham: Lindungi Anak, Generasi Penerus Bangsa

"Kita biasa aja, banyak Undang-Undang, PP berubah-ubah kan biasa aja, nggak ada persoalan, ini kan persoalan politik," imbuhnya.

Freddy menjelaskan, perubahan statuta UI pastinya melewati banyak proses. Salah satunya, proses pembahasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca juga : Ditjen Perumahan Siapkan Strategi Khusus Pendataan PSR

Dalam proses pembahasan tersebut, Freddy meyakini ada kepentingan-kepentingan di dalamnya hingga akhirnya muncul sebuah perubahan statuta UI.

"Jadi bukan persoalan. Sebenarnya yang bikin malu orang luar yang kemudian ngomentarin UI itu. Jadi UI juga harus liat dong, ini urusan UI, kenapa jadi orang luar yang ngomentarin UI. Jadi kan kacau balau. Komentarnya juga pedes-pedes lagi kan. Keliatan UI nggak kompak, pada akhirnya begitulah," beber Freddy.

Baca juga : Dianggap Berlebihan Bawa Senjata ke Rumah Nia Ramadhani, Ini Kata Polisi

Alumni Fakultas Hukum UI (FHUI) tersebut kembali menekankan, perubahan statuta UI ada hal yang wajar. Sebab, banyak aturan yang mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan peraturan, kata Freddy, tergantung kepentingan.

"Jadi perubahan itu biasa aja, banyak peraturan yang berubah, UU apa, mau UU paten, UU Hak Cipta, kadang-kadang berubah di DPR. Tergantung mengelola kepentingan," tandasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.