Bikin Perusahaan Boneka..., Sopir Ditunjuk Jadi Direktur

 Sebelumnya 
KPK masih menelusuri dengan memeriksa Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR, Arif Setyawan.

Dalam penyidikan KPK, terungkap Budhi menyuruh Kedy menggelar pertemuan dengan asosiasi jasa konstruksi. Pertemuan dilaksanakan di sebuah rumah makan pada 2017 silam. Dihadiri sejumlah perusahaan kontraktor.

Baca juga : Bupati Banjarnegara Wajibkan Kontraktor Pake Peralatan Proyek Dari PT Bumi Rejo

Dalam pertemuan itu, Kedy memberitahukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek akan di-mark up sebesar 20 persen. Perusahaan yang menggarap proyek harus memberikan fee 10 persen.

Pertemuan lanjutan digelar di rumah pribadi Budhi Sarwono. Dihadiri perwakilan Gapensi Banjarnegara. Budhi menegaskan pemberitahuan yang pernah disampaikan Kedy: HPS dinaik­kan 20 persen.

Baca juga : Bupati Banjarnegara Tantang KPK Buktikan Penerimaan Uang

Mark up ini untuk memberikan keuntungan 10 persen kepada kontraktor. Sisanya 10 persen untuk Budhi.

Deal. Budhi pun mengatur perusahaan —yang bersedia memberi fee— supaya dapat proyek. Ia juga mengikutkan perusahaan keluarga maupun boneka dalam lelang proyek. Kedy disuruh memantau pembagian proyek yang akan dikerjakan grup Bumi Redjo.

Baca juga : Sebut Penjahit, Bupati Banjarnegara Minta Maaf Ke Luhut Dan Warga Tapanuli

Budhi menerima fee proyek 10 persen secara langsung. Maupun melalui Kedy. Sejauh ini, KPK telah memiliki bukti Budhi menerima Rp 2,1 miliar. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.