Dark/Light Mode

Kebut Tol Langit, Palapa Ring Integrasi Butuh Duit Rp 8 Triliun

Rabu, 15 September 2021 14:43 WIB
Direktur Utama Badan Aksesiblitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Anang Latif. (Foto: Ist)
Direktur Utama Badan Aksesiblitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Anang Latif. (Foto: Ist)

 Sebelumnya 
Kendala Geografis dan Keamanan 

 Presiden Direktur Moratelindo Galumbang Menak mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang memiliki pegunungan tinggi memberi tantangan yang luar biasa, khususnya di wilayah Papua yang gunung-gunungnya bisa mencapai lebih dari 4.000 m di atas permukaan laut.

Berita Terkait : Kilang Pertamina Internasional Kian Serius Transformasi Bisnis

Lokasi yang hanya bisa diakses dengan helikopter ini juga menghambat kinerja para pekerja lapangan, karena suhu udara dan kadar oksigen yang rendah.

Galumbang menuturkan, kendala tidak hanya di masalah teknologi, namun juga dari sisi keamanan. Penyerangan dan pengerusakan bisa terjadi kapan saja dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Dalam hal ini Moratelindo harus terus berkoordinasi dengan pihak TNI untuk menjamin keselamatan karyawannya.

Baca Juga : Perpusnas Beri Apresiasi Ke Pustakawan Dan Pemustaka Terbaik

"Membangun Palapa Ring tidak hanya mengorbankan keringat dan memakan biaya yang besar, tapi juga harus berkorban nyawa. Sudah banyak korban, baik dari karyawan, kontraktor, maupun aparat TNI yang gugur demi mewujudkan internet di pelosok negeri, khususnya di wilayah Indonesia Timur," ungkapnya.

Menurutnya, untuk mengubah wajah dan pola hidup masyarakat di daerah 3T lewat kehadiran internet sangat tidak mudah. Peran serta berbagai pihak sangat dibutuhkan. Bukan hanya pemerintah pusat yang bergerak maju bersama dengan mitra-mitranya, aparat keamanan TNI dan Polri yang mengawal program ini supaya berjalan aman, namun juga peran pemerintah daerah yang juga harus proaktif memberi akses kemudahan lewat berbagai perizinan yang dibutuhkan.

Baca Juga : Percepat Penanggulangan Karhutla, Kapolri Launching ASAP Digital Nasional

"Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi perizinan yang berbelit hingga membutuhkan 29 izin hanya untuk membangun jaringan fiber optic sepanjang 60-70 km. Semoga cukup satu perizinan sudah bisa memberi akses untuk melaksanakan pekerjaan sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan lebih cepat," ucapnya. [KPJ]