APBD Perubahan, Gubernur Ridwan Kamil Pastikan Pendidikan-Kesehatan Prioritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan program pendidikan dan kesehatan akan terus didorong dalam rancangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan 2021 yang saat ini sedang dibahas dengan DPRD.

Dalam nota keuangan RAPBD-P, Pemda Provinsi Jabar menyampaikan ada revisi pada pendapatan daerah dari semula Rp 41,1 triliun menjadi Rp 36,09 triliun.

Adapun rinciannya adalah pendapatan asli daerah semula Rp 25,06 triliun menjadi Rp 19,55 Triliun. Sementara pendapatan transfer, semula Rp 16,38 triliun naik menjadi Rp 16,49 triliun.

Baca juga : Ngetop Di Media Digital, Ridwan Kamil Raih Penghargaan Anugerah Humas Indonesia

Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah dari Rp 23,37 miliar menjadi Rp 40,88 miliar.

"Proses secepatnya terkait perubahan anggaran 2021. Karena banyak asumsi, pendapatan kami berkurang, sehingga APBD kita mengalami koreksi hampir lebih dari Rp5 triliun," kata Ridwan Kamil di DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021).

Dari sisi belanja, Pemda Provinsi Jawa Barat memangkas belanja yang tidak perlu. Oleh karena itu, belanja pada tahun anggaran 2021 diubah dari semula Rp 44,61 triliun menjadi Rp 39,9 triliun.

Baca juga : Gubernur Kamil Luncurkan Petani Lebah Madu Milenial

Belanja-belanja yang dipangkas seperti belanja operasional, di mana di dalamnya meliputi belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman, paket rapat, belanja alat/bahan kegiatan kantor, belanja sewa, dan lain-lain.

Kemudian, efisiensi belanja insentif pemungutan pajak daerah, serta rasionalisasi belanja hibah. Belanja modal juga dipotong.

Adapun belanja ini berasal dari efisiensi paket pekerjaan yang bisa ditunda untuk tahun berikutnya, dan atau diperkirakan sampai dengan akhir tahun tidak selesai dilaksanakan, serta belanja modal pendukung kegiatan.

Baca juga : Gubernur Jabar Ridwan Kamil Luncurkan Petani Milenial Lebah Madu

Belanja transfer juga ikut dikurangi yang meliputi penyesuaian belanja bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota sebagai dampak penurunan target pendapatan pajak daerah, dan juga efisiensi belanja bantuan keuangan.

Sedangkan Belanja Tidak Terduga (BTT) ditingkatkan. Peningkatan ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan Covid-19 dan dampaknya, pelaksanaan PPKM. Antisipasi bencana banjir dan kekeringan, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan, serta kebutuhan darurat dan mendesak lainnya.

"Sehingga kami mengurangi banyak perjalanan dinas, mengurangi makan minum, mengurangi proyek yang mungkin kita anggap bisa kita geser. Ini situasi dan realitas yang kita hadapi, sehingga banyak program pembangunan yang terkendala. Seperti bansos kita kurangi mungkin ada yang sudah ekspektasi seperti apa jadi kita memang sedang prihatin," jelas pria yang kerap disapa Kang Emil.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.