Dark/Light Mode

Biar Nggak Kecolongan

Pemda Wajib Pantau Wisman

Minggu, 17 Oktober 2021 07:35 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. (Foto: Humas BNPB)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito. (Foto: Humas BNPB)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tak mau kecolongan penularan Covid-19 dari Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi mobilitas wisatawan asing.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjalankan simulasi protokol kesehatan (prokes) di bidang pariwisata untuk turis asing. “Pengawasan mobilitas domestik wisatawan asing di Indonesia akan menjadi tanggung jawab daerah penyelenggara simulasi serta daerah penyangganya,” tegasnya, kemarin.

Diingatkannya, upaya itu dilakukan untuk menyokong upaya pemerintah dalam mempertahankan penanganan kasus Covid-19 yang saat ini terkendali.

Berita Terkait : Pemda Jangan Tunda Pembangunan Jalan

Beberapa upaya pemerintah di antaranya, menyusun strategi lintas kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi lonjakan kasus menjelang libur akhir tahun.

“Strategi yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan yang efektif dan inklusif dengan menekankan pada prinsip pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian lapangan yang tepat,” harapnya.

Satgas juga memastikan peningkatan laju vaksinasi lansia, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk juga untuk anak. Pemerintah juga menerapkan skrining berlapis terhadap pelaku perjalanan internasional. Serta pengawasan kegiatan dan edukasi terhadap masyarakat oleh pemerintah daerah tentang protokol kesehatan.

Berita Terkait : Jangan Khawatir, Penyelenggaraan PON Papua Aman

Selain itu, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan terus dilakukan karena telah terbukti efektif dalam menekan kasus termasuk untuk menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru 2022. Karena itu, masyarakat diminta untuk men­dukung dan mematuhi kebijakan pemerintah.

“Kepada pemerintah daerah untuk dapat mengawasi dan mengendalikan mobilitas yang dilakukan oleh warganya. Sehingga peningkatan kasus dapat dicegah,” imbau Wiku.

Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini juga memastikan, akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pembukaan Bali bagi wisatawan asing.
 Selanjutnya