Dewan Pers

Dark/Light Mode

Dikasih Dokumen Kajian Sama BEM SI, Moeldoko Janji Sampaikan Ke Jokowi

Kamis, 21 Oktober 2021 20:51 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menemui massa demo mahasiswa yang tertahan di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Kamis (21/10). (Foto: KSP)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menemui massa demo mahasiswa yang tertahan di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Kamis (21/10). (Foto: KSP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerahkan dokumen kajian 7 tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Penyerahan dokumen berisi 12 tuntutan tersebut dilakukan, setelah Moeldoko menemui mahasiswa pendemo di Bundaran Patung Kuda, jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis (21/10).

"Kajian kawan-kawan mahasiswa akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah ke depan," ujar Moeldoko di hadapan ratusan mahasiswa.

Berita Terkait : Dorong HET Garam Rakyat, Moeldoko: Kita Ingin Selamatkan Petani

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI berusaha menuju Istana Negara, untuk menyampaikan aspirasi. Bertepatan dengan 7 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Namun, aksi itu dihalau polisi, hingga massa tertahan di Bundaran Patung Kuda.

Moeldoko menegaskan, pemerintahan Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidak anti kritik, serta selalu terbuka untuk dialog.

Berita Terkait : Pimpin Tim Penyelesaian Sanksi WADA, Okto Langsung Petakan Solusi

"Silakan kawan-kawan datang ke KSP. Pintu kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga mengapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib. Ia juga mengajak peserta unjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan.

"Kasus Covid-19 saat ini sudah melandai. Tetap patuhi prokes. Jangan sampai, kita mengalami kondisi darurat lagi. Semua akan susah," pinta Moeldoko pada pendemo.

Berita Terkait : Kalah Pamor Sama Ronaldo, Cavani Disarankan Hengkang

Setidaknya, ada 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinya kali ini. Antara lain, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah, dan mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan afirmasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru berusia di atas 35 tahun, dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya. Serta mengangkat langsung guru honorer berusia di atas 50 tahun. [HES]