RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menegaskan, kritik yang disampaikan sebagian relawan harus murni untuk mengawal kepentingan visi-misi Presiden Jokowi. Bukan malah sebaliknya, hanya untuk kepentingan menggeser menteri demi kepentingan kelompok tertentu.

"Kritik yang disampaikan jangan sampai tidak murni. Kritik yang disampaikan harus bertujuan untuk meluruskan, agar on the track dengan visi misi Presiden seperti janjinya dulu," kata Karyono, ketika dihubungi wartawan, Kamis (11/11).

Berita Terkait : Ketum JBN: Menghormati Jasa Para Pahlawan Bagian Dari Bela Negara

Kritik yang disampaikan para relawan, kata Karyono, sah saja. Namun, tetap perlu proporsional, berbasis data, tidak tendensius, sekaligus juga jika memang terbukti ada kebijakan yang dinilai merugikan.

Dia melihat, kritik yang disampaikan para relawan ini sebetulnya menyasar para menteri, yang menurut versi relawan, tidak sejalan dengan visi misi Jokowi. Kalau kritik itu ingin menyelamatkan Jokowi agar visi misinya tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat, maka sah dan beralasan. Namun, apabila kritik yang disampaikan hanya untuk menggeser menteri, kata Karyono, bisa disebut sebagai makelar.

Berita Terkait : Hakim Ingatkan Jaksa Jangan Asal Terapkan Hukum

"Kalau di balik kritik untuk menggeser menteri, jadi makelar itu namanya. Itu kritik ala makelar, kritik itu harus murni," tegas Karyono.

Dia pun mengimbau, kritik yang disampaikan para relawan terhadap kebijakan Pemerintah harus murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat. "Yang perlu diingat adalah kebijakan Pemerintah harus mementingkan rakyat. Jangan sampai kritik itu hanya bertujun untuk sengaja menyasar menteri, menggeser dan kemudian memasukan orang lain. Itu makaler jabatan. Jangan seperti itu, karena nanti gak objektif, ada motif dari kritik itu," ungkap dia.

Berita Terkait : Optimis Kinerja TNI Makin Oke, Gus Muhaimin Ingatkan PR Dan Tantangan Buat Andika

Dia paham, mendukung siapa pun sah-sah saja. Asal yang didukung memiliki kapabilitas, integritas, dan kopeten dalam hal ini mengurus negara. Tapi, bila ada transaksi dari dukungan itu, hal itu merugikan negara. Karyono mengingatkan, justru negara Indonesia malah dikuasi kelompok kapitalis, yang pada akhirnya merugikan negara dan masyarakatnya.
 Selanjutnya