Pengamat Ingatkan, Relawan Jangan Seperti Makelar Politik

 Sebelumnya 
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, tuduhan atas sejumlah menteri terlibat dalam bisnis PCR, juga hanya membuat kegaduhan. "Kalau ada kekurangan dalam mengambil kebijakan, yah dimaafkan. Kalau memang harga itu Rp 275.000 karena disubsidi oleh pemerintah atau bantuan pengusaha, maka harus kita berterima kasih," kata Emrus, ketika dihubungi wartawan, Rabu malam (11/11).

Ia menegaskan, naik turunnya harga PCR tidak serta merta karena ada permainan yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Hal tersebut bisa juga pengaruh dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Juga ketersediaan stok, permintaan pasokan. Bahkan, bila ada penurunan harga yang begitu jauh, bisa juga adalah subsidi dari pemerintah agar masyarakat bisa menjangkaunya. Karena itu, tudingan ada main harga, cenderung tendensius.

Baca juga : Ketum JBN: Menghormati Jasa Para Pahlawan Bagian Dari Bela Negara

"Bila marginnya dikatakan tidak masuk akal, bisa jadi Pemerintah mensubsidi PCR ini hingga harga terjun bebas," kata Emrus.

Sebab, berdasarkan rincian harga PCR yang diumumkan Kemenkes dan BPKP, pertama di 2020 sebesar Rp 900.000 2020, kedua pada 16 Agustus 2021 ditetapkan Rp 495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali serta Rp 525.000 untuk di luar pulau Jawa dan Bali. Terakhir, pada 27 Oktober ditetapkan Rp 275.000 untuk pulau Jawa dan Bali dan Rp 300.000 untuk di luar pulau Jawa dan Bali. Bila berkaca di tahun 2020 dengan harganya Rp 900.000 dan itu bahan impor, sehingga bisa mahal.

Baca juga : Hakim Ingatkan Jaksa Jangan Asal Terapkan Hukum

"Tinggal dibuka saja. Kalau itu sudah dibuka transparan, maka baru bisa disimpulkan, apakah itu bisnis atau bukan bisnis," katanya.

Karena penetapan harga juga sudah jelas, lanjut Emrus, seharusnya tidak asal tuding. Tinggal, Kemenkes dan BPKP lebih terbuka lagi soal harga PCR, agar tidak ada isu liar yang bisa mengganggu kerja Presiden dan para menterinya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bangsa.

Baca juga : Optimis Kinerja TNI Makin Oke, Gus Muhaimin Ingatkan PR Dan Tantangan Buat Andika

"Saran saya, baiknya dua lembaga (Kemenkes dan BPKP) terbuka soal pembelian bahan baku hingga harga bisa turun beberapa kali itu. Kita kan tidak tahu, jangan-jangan Pemerintah yang subsidi maka harus kita syukuri, dan tidak ada bisnis di situ karena disubsidi tersebut," ucapnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.