Sambangi Pati, Anis Matta Dan Fahri Hamzah Tampung Curhat Nelayan

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021).

Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan.

Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan seperi birokasi perijinan yang berbelit-belit hingga 29 perijinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut.

Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat menghawatirkan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban akibat adanya perubahan iklim dan punya potensi berdampak besar.

"Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan," kata Anis Matta.

Baca juga : Guspardi Gaus: Mafia Tanah Tak Mungkin Bisa Jalan Tanpa Akses

Menurut dia, regulasi yang dibuat Pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik Pemerintah Pusat dan daerah.

Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor.

"Kami sudah catat ada tiga permasalahan, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kami sampaikan ke Pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh Pemerintah," ujarnya. 

Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah yang berbeda dengan nelayan di wilayah lain.

Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perijinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang.

Pemerintah juga kurang memberikan faslitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat.

Baca juga : Hari Pahlawan, Anis Matta Ziarah Dan Doa Bersama Di Makam Bung Tomo

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengungkapkan, nasib nelayan mulai terpuruk sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dijabat oleh Susi Pudjiastuti Ketika dijabat Edhy Prabowo selaku Men-KP, nasib nelayan sudah mulai ada perbaikan.

Namun sayang terjerat kasus korupsi di KPK yang dinilai para nelayan berunsur 'politis'.

Rasmijan mengaku keberatan dengan pungutan pajak yang dinaikkan jadi 10 persen, ditambah pungutan daerah juga naik.

Selain itu, surat perijinan harus dilengkapi semua ada 29 surat, masa berlakunya berbeda-beda.

"Belum lagi yang operasi di laut ada 5 institusi, kalau di darat kan jelas ada satu polisi, kalau di laut ada 5 yang bisa menangkap," kata Rasmijan.

Rasmijan mengaku sudah bertemu Men-KP Wahyu Sakti Trenggono sebanyak dua kali dan dengan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil.

Baca juga : KPK Dalami Peran Azis Syamsuddin Dalam Kasus DAK Lampung Tengah

"Kami sudah mengajukan audiensi dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) belum direspon. Penghasilan nelayan bukan dari gaji, tetapi bagi hasil. Kalau perijinan dipersulit, pungutan pajak dinaikan, BBM juga naik, kita penghasilannya dari mana," kata Ketua HNSI Kabupaten Pati ini.

Mendengar hal itu, Anis Matta berharap para nelayan mulai terjun ke politik agar dapat memberikan kesejahteran dan kemakmuran bagi nelayan sendiri.

Nelayan bisa mengutus perwakilannya untuk duduk di kursi legislatif di pusat dan daerah.

"Kalau nelayan jadi Anggota DPR, DPRD maka nelayan sendiri yang bikin aturan, karena mereka yang lebih tahu nasib nelayan. Kami ingin nelayan mengutus perwakilanya di DPR, kami tidak ingin hanya dapat suara saja, tapi kami ingin ada perwakilan nelayan secara langsung," ujar Anis Matta.

Dalam kunjungan ke Juwana ini, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga diampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono.

Serta beberapa pengurus DPN lainnya, Ketua DPW Jateng Ahmadi dan Wakil Ketua DPW Purwadi. [FAZ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.