Nuansa Politiknya Kental

 Sebelumnya 
“Katakanlah dia sudah bayar commitment fee lalu peristiwanya nggak terjadi, apakah itu salah? Sistem hukum kita bisa menuntut ganti rugi kepada penyelenggara melalui tim penuntut ganti rugi yang dibentuk Gubernur Sekda dan Inspektorat,” jelas Margarito.

Sementara itu, di barisan lawan Anies, KPK juga mendapatkan kritik. KPK dianggap tidak punya nyali untuk membongkar skandal pelaksanaan Formula E. Kritikan pertama dari dari selebtwit yang terkenal keras ke Anies, Ferdinand Hutahaean.

Baca juga : KPK Pertimbangkan Periksa Politikus Golkar Aliza Gunado

“Apakah kekuatan sang majikan akan mampu menghentikan proses ini hingga mati suri atau dinyatakan belum ditemukan dugaan pidana korupsinya,” cuit Ferdinand di akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean3.

Politisi PSI Guntur Romli ikutan menyimpulkan pernyataan Ali Fikri. Dengan menyertakan bukti yang telah dipaparkan partainya, dia mendukung KPK agar melanjutkan kasus ini. “Ini bukti yang menguatkan dugaan korupsi di Formula E dan @aniesbaswedan nggak bisa ngeles, ayo @KPK_RI,” tulis Guntur Romli di akun Twitter pribadinya, @GunRomli.

Baca juga : Ketua KPK: Siapapun Pelakunya, Kami Tindak Tegas!

Lebih lanjut, Gun Romli menilai apa yang telah dipaparkan anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra bisa dijadikan bukti kuat oleh KPK. Dalam penjabarannya, Anggara Wicitra menyebut jika ada dua aturan yang berpotensi dilanggar Anies terkait pinjaman uang Rp 180 miliar ke Bank DKI untuk ajang Formula E.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan KPK agar lebih berhati-hati. Pemeriksaan terhadap Formula E, sangat kental nuansa politiknya. Dia lalu menyarankan, agar KPK menunggu dulu laporan resmi dan hasil audit lembaga terkait.

Baca juga : Hamilton Waswas Dominasi Verstappen

“Kalau, semuanya tidak diikuti, langkah KPK menjadi langkah politis. Bahkan KPK bisa terjebak menjadi alat permainan politik,” pungkas Fickar saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia mendesak Firli Bahuri bersikap profesional. Jangan mau diarahkan sehingga terkesan dikuasi segelintir kelompok. “Ini tidak sehat. Ketuanya terlalu politis sehingga langkah yang seharusnya penegakan hukum menjadi langkah politis,” tukasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.