Pansus Ingin Kekhususan Jakarta Tak Boleh Hilang

 Sebelumnya 
“Itu nyambung di pemaparan berikutnya bahwa tujuan pemindahan IKN itu ya sudahlah, jangan terlalu besar-besar amat ‘goal’ dan objektifnya,” katanya.

Namun sayangnya, penjelasan Anggito tersebut belum menjawab nasib DKI Jakarta setelah pemindahahan IKN ini apakah masih menjadi daerah khusus atau tidak.

Baca juga : Hari HAM Sedunia, Pemprov DKI Komit Perangi Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan

Dia mengingatkan, pembahasan RUU ini jangan sampai melupakan aspek historis, sosiologis dan antropologis dari DKI Jakarta yang merupakan tonggak sejarah Indonesia.

Ketika Jakarta tidak lagi memiliki kekhususan, ditakutkan aspek sejarah dan perjuangan bangsa juga menjadi hilang.

Baca juga : STKIP Abdi Pendidikan Revitalisasi Museum Chatib Sulaiman

“Dalam konteks mengenai pilihan-pilihan dalam masalah mekanisme anggaran, pilgub, itu bahan lain tapi tidak serta merta DKI menjadi provinsi biasa,” tegas Ecki.

Dia mengingatkan, pembahasan RUU IKN ini tidak sekadar membangun istana presiden atau membangun jalan tapi membangun peradaban. IKN bukan hanya sebatas analisis manfaat dan biaya ekonomis dan fiskal, tapi harus inklusif dan memadai termasuk memperhitungkan biaya sosial akibat pemindahan IKN ini.

Baca juga : Budaya Literasi Keharusan, Bukan Pilihan

“Publik harus tahu sehingga dalam konteks fiskal itu tepat. Sebab, kita akan kembali dalam konstitusi memajukan kesejahteraan umum,” jelasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.