Dewan Pers

Dark/Light Mode

Dugaan Korupsi Proyek Satkomhan Disorot, Ini Saran DPR

Sabtu, 15 Januari 2022 11:04 WIB
Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi. (Foto: ist)
Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dugaan kasus korupsi proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) yang terjadi pada tahun 2015 menyedot perhatian publik. Selain telah merugikan negara hingga Rp 800 miliar, perkara ini pun mendapat perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Kepala Negara bahkan langsung memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD turun gunung menyelesaikan permasalahan ini. Lantas apa pesan Senayan agar perkara ini segera tuntas?

Berita Terkait : Kejagung Garap Kasus Korupsi Triliunan, Ini Kata KPK

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi meminta dugaan kasus korupsi satkomhan diaudit tuntas. Pemerintah perlu segera memutuskan hasil tindak lanjut dari audit yang dilakukan.

"Tentu indikasi-indikasi dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan ada potensi kerugian negara tersebut perlu dilakukan audit oleh lembaga pemeriksa negara agar jelas dan segera diambil keputusan tindaklanjutnya," kata Bobby lewat pesan singkat, Sabtu (15/1).

Berita Terkait : Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Di Kemenhan Naik Ke Penyidikan

Dia yakin jika ada audit, maka akan ketahuan siapa yang bermain dalam proyek tersebut. Apakah ada indikasi keterlibatan prajurit TNI atau pihak lain. "Nanti hasil pemeriksaan tersebut dilihat siapa yang bertanggungjawab kiranya ada pelanggaran hukum seperti dugaan saat ini," ucapnya.

Kendati demikian, politisi partai Golkar itu menjelaskan, asas praduga juga harus dikedepankan dalam mengusut kasus ini. Maka, pemerintah mesti memeriksa secara detail. "Tetap dikedepankan asas praduga tidak bersalah, oleh karenanya harus dilihat secara holistik, dan detail nanti," tegas dia. 

Berita Terkait : Ini Kata Menkominfo Soal Dugaan Kasus Proyek Satkomhan Yang Rugikan Negara Hampir Rp 1 T

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pihak Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yaitu proyek satelit komunikasi pertahanan. Proyek tersebut, tambah Mahfud, terjadi pada 2015 yang berpotensi membuat negara rugi sekitar Rp 800 miliar. [UMM]