Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Anggota DPR Fraksi Golkar Christina Apresiasi Pembangunan IKN Tak Pakai Dana PEN

Kamis, 27 Januari 2022 19:27 WIB
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani. (Foto : Andri/MAN)
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani. (Foto : Andri/MAN)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Christina Aryani mengapresiasi Pemerintah yang menegaskan pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menggunakan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Saya mengapresiasi pernyataan Pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto yang tegas menjawab polemik soal dana IKN," kata Christina Aryani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/1).

Baca juga : Cegah Potensi Korupsi, KPK Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

Christina sepakat dengan sikap Pemerintah yang menegaskan anggaran pembangunan IKN tidak masuk ke dalam anggaran PEN.

Menurut dia, anggaran PEN ditujukan untuk kegiatan dan proyek yang berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19 yang mana bersifat jangka pendek dan menengah.

Baca juga : Anggota DPR Puteri Komarudin Apresiasi Pemilu Digelar 14 Februari 2024

"IKN itu jangka menengah dan panjang, tidak berhubungan langsung dengan penanggulangan pandemi. Tidak bisa gunakan PEN, yang mungkin pembiayaan melalui APBN, berarti yang reguler yaitu dana di kementerian/lembaga. Sikap Pemerintah yang disampaikan Pak Menko Perekonomian sudah tepat," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak menggunakan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca juga : Presiden KAI Apresiasi DPR Sepakati RUU Tindak Pidana Seksual

Nantinya, akan menggunakan alokasi anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 45 triliun untuk fase pertama.

’’Anggarannya ada di PUPR. Diperkirakan fase pertama dibutuhkan dana Rp 45 triliun. Namun secara bertahap, tergantung kebutuhan dan progres,” ujarnya dalam dalam konferensi pers secara virtual, Senin (24/1). [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.