Dewan Pers

Dark/Light Mode

Blusukan Ke Kaltim

Ketua DPR Sebut IKN Wajah Kemajuan Indonesia Di Masa Depan

Rabu, 16 Februari 2022 23:39 WIB
Ketua DPR, Puan Maharani
Ketua DPR, Puan Maharani

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR, Puan Maharani mendukung pemindahan ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Pemindahan ibu kota merupakan satu langkah pembaruan yang patut mendapat dukungan segenap anak bangsa.

"Keberadaan IKN Nusantara bukan hanya soal pindah Istana Negara dan pemerintahan, tapi terpenting dari itu adalah pemerataan pembangunan yang bukan lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris," kata Puan saat datang ke IKN di Kalimantan Timur, Rabu (16/2).

Puan meyakini, IKN baru nanti akan menjadi cerminan ibu kota negara yang ramah lingkungan, modern, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Berita Terkait : Puan-Ganjar Makin Beku

Pembangunan IKN baru ini menjadi yang pertama sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, IKN baru ini sangat ideal bagi Indonesia. IKN akan menjadi wajah kemajuan Indonesia masa depan. "Ini akan menjadi IKN yang ideal bagi Indonesia masa depan. Wajah Indonesia yang dikagumi bangsa lain di dunia," ujarnya.

Namun demikian, pembangunan IKN pengganti Jakarta itu kata Puan, tidak akan tercapai dalam waktu segera. IKN tidak akan rampung dalam waktu dua atau tiga tahun ke depan.

Pembangunan IKN  membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu dibutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa untuk mencapai rencana besar ini.

Berita Terkait : Jadi Gerbang IKN, Sulbar Harus Tunjukkan Potensi

Puteri Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri juga memastikan IKN akan dibangun terintegrasi bukan hanya di lingkup Pemerintah dan keamanan negara (TNI/Polri), tapi juga menyatu dengan masyarakat dan alam.

Terakhir, Puan mengingatkan meski proses pembangunan IKN adalah kewenangan eksekutif, sinergi dan komunikasi dengan legislatif dan elemen bangsa lainnya harus tetap dilakukan dengan baik.

Kunjungan Puan Maharani ke IKN dilakukan bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri, Tito Karnavian, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Ketua Fraksi PDIP DPR, Utut Adianto dan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah. [ONI]