Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- BMKG: Cuaca Besok Di Jakarta Dominan Cerah, Tidak Hujan Dan Panas Merata
- 7 Pemain Berkiprah Di Luar Negeri Dipanggil Shin Tae Yong
- Penembakan Di Siam Paragon Mall Bangkok, 3 Tewas, Tersangka Umur 14 Tahun
- KPK Cecar Istri Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Soal Aliran Duit Ke Orang Dekat
- Pertamina NRE-Pemprov Kaltim Siap Garap Proyek Ekonomi Hijau

RM.id Rakyat Merdeka - Aksi premanisme berupa pemukulan terhadap pegiat media sosial, Ade Armando saat aksi demo mahasiswa 114 di Gedung DPR Senayan, terus dikecam.
Baca juga : Silaturahmi Ke Habib Syech, Gerindra Selalu Dekat Dengan Ulama
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menilai, aksi kekerasan itu sangat tidak berperikemanusiaan. Karenanya, dia meminta Kepolisian untuk melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut. Sebab, negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme dan intoleransi.
"Saya juga meminta polisi mengidentifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa 114 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan inkonstitusional," jelas Said dalam keterangan persnya, Selasa (12/4).
Menurut Said kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa ada tekanan dan rasa takut dijamin oleh Undang-Undang (UU). Namun kebebasan harus bertanggungjawab. Artinya penggunaan kebebasan tidak menabrak kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, prasangka, tindakan anarkis, dan diniatkan untuk perubahan sosial kearah yang lebih baik.
Said mengatakan, aksi massa mahasiswa 114 yang menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai. Presiden Jokowi pun menegaskan, sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024 dan tidak bersedia untuk perpanjangan masa jabatan presiden hingga periode ketiga. Jika berpijak pada sikap ini sesungguhnya tuntutan mahasiswa pada 11 April 2022 telah terpenuhi.
"Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa yang menyuarakan penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini, sebab memang begitulah teks dan konteks isi dan normanya UU," terang Said.
Namun politisi PDI-Perjuangan ini khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai banyak pembonceng. Apalagi, eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi. Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.
Baca juga : Lebaran Tahun Ini Boleh Mudik, Puan Wanti-wanti Penerapan Prokes
"Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh tokoh politik dan orang orang yang tidak jelas ikut nimbrung dalam aksi mahasiswa," tuturnya.
Seyogyanya jelas Said, para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa. Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok kelompok diluar mahasiswa sedemikian bebas keluar masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa. Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur.
"Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando," urainya.
Baca juga : Kang Emil Siap Kawin Paksa
Untuk itu, Politisi banteng asal Sumenep, Madura ini berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa ke depan agar menjaga kemurnian aksi massanya. Caranya, dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik, serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalisme. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya