Hikmahanto: Wilayah NKRI Belum Aman Dari Ancaman Negara Lain

RM.id  Rakyat Merdeka - Di hadapan peserta Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR, Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana, mengingatkan, hingga kini wilayah NKRI tak kunjung aman dari berbagai ancaman  dari luar. Bahkan itu terjadi di berbagai wilayah NKRI,baik darat, laut maupun udara. 

Di darat pemerintah Indonesia dan Malaysia masih bersengketa soal batas wilayah  Camar Bulan.  Sengketa antara Indonesia dan Malaysia juga terjadi di Nunukan, karena banyak warga masyarakat di sana yang memiliki KTP ganda. Sedangkan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, kerap digunakan oleh anggota kelompok terlarang untuk melakukan penyerangan terhadap aparat. Selain itu, ada juga para pendatang di wilayah perbatasan yang terlibat dalam illegal traficking maupun penyelundupan.  

“Perselisihan itu harus diselesaikan melalui meja diplomasi, dan tidak boleh dibiarkan berlarut yang hanya merugikan kepentingan kedua belah pihak”, kata   Hikmahanto menambahkan. 

Baca juga : Anies Diam Siang, Bicara Malam

Pernyataan itu disampaikan Hikmahanto saat menyampaikan makalah dengan judul peran diplomasi untuk menjaga ketahanan wilayah. Makalah tersebut disampaikan pada  sesi kedua Round Table Discussion Lembaga Pengkajian MPR yang berlangsung di Nusantara IV, Gedung DPR/MPR RI, Selasa (2/7).  

Bersama Hikmahanto, hadir juga lima narasumber lain yang ikut menyampaikan makalahnya. Mereka adalah, Kusnanto Anggoro (Pengamat Politik dan Militer/CIRiS), Edy Prasetyono (Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN, Universitas Indonesia),  Connie Rahakundini Bakrie (Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies), Hamdan Hamedan (Konsultan Pertahanan Internasional / Diaspora Indonesia), serta Laksda TNI (Purn) Ishak Latuconsina.
 
Sementara di wilayah Laut, kata Hikmahanto, Indonesia dan Malaysia juga terlibat dalam  overlapping claim, karena perbedaan pemakaian peta yang digunakan untuk menentukan batas wilayah.  Overlapping  claim juga terjadi antara Indonesia dan Vietnam, hingga menimbulkan  aksi penabrakan kapal patroli Indonesia oleh kapal angkatan laut Vietnam. Sengketa di wilayah perairan juga terjadi antara Indonesia dengan China. Indonesia tidak mengakui adanya sembilan gari putus, sedangkan China tidak menerima Zona Ekonomi Eksklusif.   

“Kalau sengketa-sengketa ini sampai menyeret emosi masyarakat, pemerintah kedua negara pasti akan lebih sulit menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, pemerintah harus bertindak cepat dengan penuh kehatian, agar tidak melibatkan emosi warga yang hanya akan memperkeruh suasana”, kata Hikmahanto lagi. 

Baca juga : Meriahnya Lebaran di Negeri Para Nabi

Pernyataan yang lain disampaikan Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Connie Rahakundini Bakrie. Menurutnya, rencana pemerintah Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia, jauh panggang dari api. Karena itu, pada periode kedua kekuasaan  Jokowi, pemerintah harus melakukannya secara lebih serius. Tidak hanya mendorong dan mengedepankan angkatan laut, tapi juga angkatan yang lain. 

Sayangnya, hingga kini sistem keamanan yang dipakai terbilang sudah ketinggalan zaman. Karena sistem pertahanan keamanan yang dianut bukan berbasis pada ancaman, namun memakai basis anggaran. Cara ini membuat kemajuan yang dicapai sangat lamban. 

“Untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia salah satu yang harus segera diwujudkan adalah membetuk pasukan khusus dari trimatra, minimal untuk kawasan tertentu dahulu. Kalau ini saja tak kunjung  teralisir, maka cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Negara poros maritim dunia tidak akan pernah tercapai,” kata Connie Rahakundini. 

Baca juga : KAI Pastikan Siap Layani Angkutan Lebaran

Karena itu, menurut Connie Rahakundini,  saat ini bangsa Indonesia membutuhkan seorang panglima   yang berani dan bersikap tegas. Termasuk berani mempertaruhkan tongkat komandonya, demi menegakkan kehormatan bangsa dan negara Indonesia. [USU]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.