Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Hindari Persoalan Hukum Dan Mafia Tanah

Ayo, Urus Dokumen Lahan

Minggu, 24 Juli 2022 07:50 WIB
Anggota Komisi II DPR Cornelis. (Foto: Istimewa)
Anggota Komisi II DPR Cornelis. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR Cornelis mengingatkan masyarakat segera melengkapi dokumen lahan miliknya, demi menghindari persoalan hukum di masa mendatang. Setiap lahan atau tanah masyarakat yang belum mengantongi sertipikat, sebaiknya segera diurus dokumennya.

“Agar hak milik tanah itu menjadi milik sepenuhnya masyarakat. Karena jika tidak disertipikatkan, negara berhak mengambil alih lahan atau tanah tersebut,” kata Cornelis saat melakukan reses penyerapan aspirasi masyarakat, di Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Kalbar), kemarin.

Cornelis mengatakan, masalah pertanahan yang dihadapi masyarakat cukup kompleks dan ruwet. Banyak faktor pemicu konflik pertanahan. Mulai dari segi perencanaan, administrasi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum, dan lainnya.

Baca juga : Awasi Potensi Intervensi Praperadilan MHM, Petrus Dukung Langkah KPK

“Salah satu permasalahan yang terjadi adalah tanah masyarakat statusnya sudah menjadi Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan,” jelasnya.

Masalah tanah masyarakat yang berubah status ini cukup banyak ditemukan di Kalbar. Untuk itu, Cornelis akan melakukan pendampingan serta memberikan solusi terhadap persoalan yang timbul.

“Saya memberikan pemahaman kepada masyarakat atas berbagai faktor permasalahan yang terjadi. Semoga dengan kedatangan kami, dapat mencarikan solusi yang baik,” harapnya.

Baca juga : Hadi: Pecat Dan Hukum!

Terpisah, anggota Komisi II DPR Moh. Toha meminta agar aparat penegak hukum melakukan penindakan tegas terhadap setiap aksi mafia tanah.

Selama ini, mafia tanah ini banyak diadukan masyarakat, namun kurang dalam hal penindakan hukum.

Dia lalu menyoroti aksi mafia tanah di Bali yang berani melakukan pemalsuan dokumen terhadap lahan proyek strategis pembangunan tol.

Baca juga : Hattrick Di 2024, Pesan Megawati: Turun Ke Bawah Kalau Mau Menang

“Banyak spekulan yang halal maupun haram ambil tanah itu dengan melakukan pemalsuan dokumen, menipu masyarakat bahkan juga masyarakat adat,” katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.