Dark/Light Mode

Terima Wantimpres, Ketua MPR Bahas Isu Strategis Dalam Dan Luar Negeri

Senin, 10 Oktober 2022 15:10 WIB
Pertemuan Pimpinan MPR dengan Wantimpres (Foto: Dok. MPR)
Pertemuan Pimpinan MPR dengan Wantimpres (Foto: Dok. MPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR lainnya menerima kunjungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10). Jajaran Wantimpres yang hadir antara lain, Ketua merangkap Anggota Jenderal TNI (Purn) Wiranto, serta para anggota lainnya yakni Putri K Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, dan Soekarwo. Sementara Pimpinan MPR yang hadir antara lain, Yandri Susanto, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

Pertemuan ini dalam rangka pelaksanaan tugas pokok menghimpun berbagai masukan mengenai isu-isu strategis yang menjadi perhatian Pimpinan MPR untuk disampaikan kepada Presiden. Sekaligus menyamakan persepsi dan frekuensi kedua lembaga terhadap berbagai isu global maupun dalam negeri.

Yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain terkait antisipasi krisis global yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan finansial, jangan sampai mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Lalu, evaluasi sistem demokrasi pelaksanaan Pilkada langsung, sejauh mana manfaat dan mudharatnya bagi rakyat, efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR, pelaksanaan otonomi daerah yang sudah berjalan sekitar dua dekade, serta persiapan MPR menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menerangkan, MPR dan Wantimpres sepakat untuk menggerakkan segenap potensi bangsa untuk bersama-sama menghadapi krisis global yang semakin tidak menentu, yang disebabkan pandemi Covid-19, konflik militer Rusia-Ukraina, hingga potensi ketegangan antara China dengan Taiwan.

Baca juga : Pertamina Siapkan Strategi Pencapaian Target Net Zero Emission

"Indonesia harus mempersiapkan diri agar bisa mengantisipasi dampak krisis global sejak saat ini, sehingga tidak mengganggu stabilitas dan kondusivitas dalam negeri, dengan demikian juga bisa memperlancar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sesuai tahapan yang telah ditentukan," ujar Bamsoet, usai pertemuan.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, terkait sistem demokrasi khususnya pelaksanaan Pilkada langsung, MPR dan Wantimpres memiliki kesamaan pandangan bahwa demokrasi Indonesia yang berpijak pada demokrasi Pancasila, jangan sampai dibajak oleh angka-angka yang menjurus kepada demokrasi konglomerasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada oligarki. MPR dan Wantimpres sepakat untuk melakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan kelompok terkait lainnya untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan Pilkada langsung memberikan manfaat kepada rakyat, atau jangan-jangan justru lebih banyak memberikan mudharat.

Di akhir masa pemerintahan Presiden SBY, Pemerintah pernah disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang mengatur pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Bahkan disertasi doktor Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri juga menyoroti pengaruh pemilihan kepala daerah langsung terhadap korupsi. Namun, karena derasnya protes, SBY memang mencabut UU Nomor 22/2014 tersebut dengan Perppu, sehingga mengembalikan kembali sistem Pilkada langsung.

Hal ini, lanjut Bamsoet, bukan berarti kajian mendalam terhadap pelaksanaan Pilkada langsung tidak boleh dilakukan. Mengingat menurut Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Baca juga : Perbarui Komitmen Atasi Krisis!

"Mengembalikan pemilihan melalui DPRD, juga sebenarnya demokratis, karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Karena itu, MPR dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektifitas Pilkada langsung terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru malah semakin menyengsarakan kehidupan rakyat akibat terbukanya ruang korupsi yang lebih besar," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini melanjutkan, terkait efektivitas Sosialisasi Empat Pilar MPR, Pimpinan MPR menekankan bahwa pemberian vaksin ideologi melalui vaksin Sosialisasi Empat Pilar MPR sangat penting untuk dilakukan ke berbagai lapisan masyarakat. Sehingga bisa semakin merekatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Jika tidak, 'ongkos' yang harus ditanggung sangat besar, antara lain dalam bentuk maraknya radikalisme dan terorisme, hingga disintegrasi dan perpecahan bangsa.

Pimpinan MPR telah memperkaya bentuk Sosialisasi Empat Pilar MPR, dengan tidak hanya mengandalkan diskusi dan seminar. Melainkan juga melibatkan para influencer ternama seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Andre Taulany, Irfan Hakim, Baim Wong, Gading Marten, dan selebritis ternama lainnya, menggunakan media sosial berupa YouTube, Instagram, Facebook, hingga Tik Tok, sehingga bisa menyentuh generasi z dan milenial. "Jangkauan peserta sosialisasi juga diperluas hingga menyentuh berbagai lapisan masyarakat seperti komunitas otomotif, pecinta burung berkicau, hingga kelompok seniman dan budayawan," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, terkait pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan sekitar dua dekade lebih, masih banyak ditemukan pembangunan yang tidak sejalan antara pusat dengan daerah. Salah satunya disebabkan karena tidak adanya payung hukum yang memastikan adanya keselarasan pembangunan antara pusat dengan daerah, serta antar daerah yang satu dengan daerah sekitarnya.

Baca juga : Awas, Jurang Si Kaya Dan Si Miskin Makin Lebar

Karena itu, MPR saat ini sedang menyiapkan PPHN, yang salah satu fungsinya menjadi bintang penunjuk arah pembangunan, untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan berkesinambungan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. PPHN sekaligus memberikan keselarasan antara pembangunan pusat dengan daerah, serta antar daerah yang satu dengan daerah lainnya.

"Di akhir pertemuan, pimpinan MPR juga menyampaikan undangan kepada Wantimpres untuk menghadiri pembentukan World Forum People's Consultative Assembly (Forum MPR Dunia) pada 24-26 Oktober di Bandung. Forum yang diinisiasi MPR tersebut akan dibuka Presiden Joko Widodo, sebagai bentuk kontribusi dan optimalisasi peran MPR dalam upaya merealisasikan amanat Konstitusi, yaitu terwujudnya perdamaian dunia, di tengah dinamika politik global yang sedang bergejolak," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.