Melani Suharli: UMKM Perlu Dilindungi Dari Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VI DPR Melani Leimena Suharli membuka kegiatan sosialisasi tentang persaingan usaha bagi pelaku UMKM di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang merupakan program Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Membuka sambutannya, Melani menjelaskan, sebagai anggota DPR, salah satu tugas yang harus dilakukan adalah mensosialisasikan mitra yang juga bagus dan bermanfaat, tapi masyarakat belum mengetahuinya.

Nah, Melani menilai, saat ini, masih banyak yang belum tahu dan mengerti tentang keberadaan KPPU.

"Sebelumnya banyak yang menganggap bahwa KPPU hanya menyelesaikan perselisihan terkait usaha-usaha besar, tapi sebenarnya bisa juga menyelesaikan perselisihan terkait pelaku UMKM," ujar Melani, di Hotel Amos Cozy, Melawai, Jakarta Selatan, Sabtu (5/11).

Baca juga : Melani Suharli Ingatkan Pelaku UMKM Pentingnya Izin Usaha Berbasis Resiko

Politisi Partai Demokrat ini menyebut, pelaku UMKM meningkat pesat sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Sebab, banyak masyarakat yang beraktivitas dari rumah.

Pada 2019 saja, sebelum pandemi melanda, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM. Jumlah UMKM setara dengan 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia.

Sementara, usaha besar hanya mencapai 0,01 persen dari total unit usaha di dalam negeri. "Betapa sangat jauh perbandingannya," imbuhnya.

Pada 2019, UMKM juga menyerap 119,6 juta orang atau 96,92 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UMKM menyumbangkan 60,51 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca juga : Program BSI Mengajar Untuk Perkuat Literasi Dan Edukasi Ekonomi Syariah Di Aceh

Sementara itu ekspor nonmigas yang berasal dari UMKM mencapai 339,2 triliun pada 2019. Jumlah itu mencapai 15,65 persen dari total ekspor Indonesia.

Dari data tersebut, menurut Melani, jelas terlihat betapa penting keberadaan UMKM di Indonesia.

"Dari sini pula kita mestinya mengerti mengapa UMKM harus diperhatikan keberadaannya, di-support dan dikembangkan agar menjadi UMKM yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi. UMKM juga harus memiliki daya tawar atau bargaining dan mampu bersinergi dengan perusahaan besar," tutur Melani.

Baca juga : Melani Leimena Suharli Ingatkan Soal Masa Jabatan Presiden Dalam UUD 1945

Namun sayangnya, saat ini kebanyakan UMKM bak peribahasa "jauh panggang dari api".

Masih banyak UMKM yang sulit berkembang dan maju karena tidak memiliki kemampuan bersinergi, kalah bersaing, atau juga karena monopoli yang dilakukan perusahaan besar.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.